PSBB Berjalan, Jokowi Minta Evaluasi hingga Pastikan Pangan Aman saat Ramadan

Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta agar penerapan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB yang kini sudah dilakukan oleh sejumlah daerah dievaluasi.

PSBB adalah kebijakan pemerintah untuk menekan angka penyebaran virus Corona (Covid-19).

"Hari ini saya ingin ada evaluasi total dari apa yang telah kita kerjakan dalam penanganan Covid ini, terutama evaluasi PSBB," kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas melalui video conference, Senin (20/4/2020).

Menurut dia, evaluasi ini guna mengetahui kekurangan dan kelebihan dari penerapan kebijakan PSBB.

Penerapan PSBB sendiri diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 tahun 2020 yang diteken Jokowi.

"Secara detil Kekurangan apa plus, minus apa. Sehingga kita bisa perbaiki," ucapnya.

Seperti diketahui, dalam pelaksanaan PSBB, masih banyak warga yang melanggar aturan yang dibuat pemerintah.

Misalnya, ada warga yang tidak memakai masker. Selain itu, adanya sektor usaha yang harusnya tutup namun masih buka, hingga ramainya transportasi umum.

Jokowi juga ingin agar data atau komunikasi Gugus Tugas soal Corona harus terbuka.

"Mengenai komunikasi yang terbuka, sistem data dan infirmasi yang terbuka kepada semua pihak. Jangan ada yang menganggap lagi kita menutupi. Tidak ada sejak awal kita menutupi masalah yang ada," kata Jokowi.

Jokowi juga meminta jajaran menterinya untuk memastikan bahwa distribusi logistik tetap berjalan lancar. Hal ini mengingat sejumlah daerah sudah menerapkan PSBB imbas pandemi virus Corona atau Covid-19.

"Pastikan bahwa distribusi logistik, kelancaran produksi itu betul-betul tidak ada hambatan di lapangan," ujar Jokowi.

Selain itu, Jokowi juga meminta para menterinya menjamin ketersediaan pangan menjelang bulan Ramadan. Seperti diketahui, bulan Ramadan akan dimulai pada pekan ini.

"Stok pangan cukup, pastikan negara kita memasuki bulan Ramadan ini betul-betul memiliki kepastian stok pangan," jelas dia.

Jokowi meminta manajemen penanganan di Rumah Sakit Rujukan pasien virus Corona Covid-19 diperbaki. Hal ini agar mengatasi masalah over kapasitas di rumah sakit tersebut.

"Mengenai perbaikan sistem rujukan dan manajemen penanganan di RS. Ini untuk atasi over capacity dari rumah sakit rujukan yang kita miliki," ucap Jokowi.

Menurut dia, rumah sakit rujukan harus memilah mana pasien dengan gejala ringan, sedang, dan berat. Dengan begitu, maka tak terjadi lagi penolakan pasien dengan alasan rumah sakit penuh.

"Betul betul manajemen harus diatur. Mana (pasien gejala) sedang, ringan, berat dan yang butuh penanganan lebih intensif di RS," jelasnya.

Jokowi menyatakan, saat ini Indonesia memiliki aplikasi berobat online atau telemedicine. Aplikasi ini dapat digunakan masyarakat untuk berkonsultasi dan mendapatkan resep obat dari dokter tanpa perlu datang ke rumah sakit.

"Saya kira harus dikembangkan lagi yaitu telemedicine agar ini terus ditingkatkan jumlahnya sehingga kontak antara pasien dan dokter bisa dikurangi," tutur Jokowi.

Di sisi lain, mantan Gubernur DKI Jakarta itu kembali mengingatkan agar pemerintah daerah untuk melalukan tes corona dengan masif. Hal ini untuk mencegah penyebaran virus corona semakin meluas.

"Saya ingin ditekankan kepada seluruh provinsi kabupaten/kota mengenai pentingnya pengujian sampel secara masif. Kemudian diikuti pelacakan yang progresif dan mengisolasi yang terpapar dengan ketat," jelas Jokowi.

Jokowi juga menyatakan pemerintah sudah mulai menyalurkan bantuan sosial atau Bansos untuk Warga DKI yang terdampak virus Corona Covid-19. Setidaknya, ada 1,2 juta keluarga yang mendapat bansos tersebut.

"Bantuan sosial tadi pagi sudah mulai secara besar-besaran untuk 1,2 juta dimulai di DKI terlebih dulu. Lalu Bodetabek (Bogor, Depok, Tangerang) dan nanti di daerah2 lainnya," jelas Jokowi.

Jokowi meminta penyaluran bansos harus tepat sasaran ke warga yang benar-benar membutuhkan. Untuk itu, dia menekankan perlunya pengawasan ketat agar bantuan ini tersampaikan ke warga yang kurang mampu.

"Saya ingin bantuan sosial kepada yang kurang mampu ini betul-betul tepat sasaran. Ada kontrol pengawasan, ada cek lapangan sehingga bantuan bisa diterima penerima dengan baik dan sekali lagi bisa tepat sasaran," kata dia.