Jakarta Resmi Berlakukan PSBB

Pengecualian peliburan tempat kerja diberikan bagi kantor atau instansi tertentu yang memberikan pelayanan terkait pertahanan dan keamanan, ketertiban umum, kebutuhan pangan, bahan bakar minyak dan gas, serta pelayanan kesehatan.

Secara teknis pemberlakukan PSBB yang diatur di dalam Peraturan Menteri Kesehatan 9/2020, tidaklah berbeda dengan kebijakan yang telah diterapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akhir-akhir ini dalam menghadapi wabah Corona.

Dalam Pasal 12 Permenkes 9/2020 tercantum, "Dalam hal Pembatasan Sosial Berskala Besar telah ditetapkan oleh Menteri, Pemerintah Daerah wajib melaksanakan dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan,termasuk secara konsisten mendorong dan mensosialisasikanpola hidup bersih dan sehat kepada masyarakat," demikian bunyi pasal tersebut.

Sementara di Pasal 13 ayat 1 butir a-f mengatur secara rinci mana-mana saja yang masuk dalam PSBB, yaitu meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, pembatasan kegiatan sosial dan budaya, pembatasan moda transportasi, dan pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan. 

Adapun dalam hal instansi strategis tidak masuk dalam masa peliburan, seperti kantor atau instansi strategis yang memberikan pelayanan terkait pertahanan dan keamanan, ketertiban umum, kebutuhan pangan, bahan bakar minyak dan gas, pelayanan kesehatan, perekonomian, keuangan, komunikasi, industri, ekspor dan impor, distribusi, logistik, dan kebutuhan dasar lainnya.