Sukses

Pemkot Bogor Terbitkan 7 Aturan Terkait Covid-19

Liputan6.com, Bogor - Pemerintah Kota Bogor menetapkan tujuh regulasi terkait dengan penanganan pandemi Covid-19. Regulasi itu diambil setelah dibahas bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta unsur pimpinan DPRD Kota Bogor.

Kepala Bagian Hukum dan HAM Pemerintah Kota Bogor, Alma Wiranta mengatakan, regulasi yang dibahas bersama itu merupakan tindak lanjut kebijakan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menerbitkan produk hukum dalam bentuk peraturan wali kota maupun keputusan wali kota terkait Pandemi Covid-19.

Ketujuh regulasi itu meliputi, pertama, soal pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Bogor. Kedua, Status Kejadian Luar Biasa (KLB) Covid-19 di Kota Bogor. Ketiga, Tanggap Darurat Wabah Akibat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Bogor.

Keempat, Penunjukan Bendahara Pengeluaran Khusus Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Bogor. Kelima, Bogor Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Crisis Center di Kota Bogor. Keenam, Kas Rekening Bendahara Pengeluaran Khusus Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Bogor. Ketujuh, Insentif Petugas Pencegahan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Bogor.

Alma menjelaskan, ketujuh regulasi itu dibahas bersama pada rapat koordinasi di rumah dinas Wali Kota Bogor, di Jalan Raya Pajajaran Kota Bogor, Jumat 20 Maret 2020. Dari Pemerintah Kota Bogor hadir antara lain, Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim dan Sekretaris Daerah Kota Bogor Ade Sarip Hidayat.

Kemudian, dari Forkopimda hadir antara lain, Kapolresta Bogor Kota Kombes Hendri Fiuser dan Komandan Kodim 0606 Kota Bogor Kolonel Arm Teguh Cahyadi. Sedangkan, dari pimpinan DPRD Kota Bogor hadir antara lain, Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto.

"Draf ketujuh regulasi ini, sebelumnya juga sudah dibahas bersama oleh Bagian Hukum Pemerintah Kota Bogor dengan Dinas Kesehatan dan OPD (organisasi perangkat daerah) terkait lainnya di Pemerintah Kota Bogor," kata Alma seperti dilansir Antara, Sabtu (21/3/2020).

Menurut Alma, penyiapan draf ketujuh regulasi itu merupakan wujud dari kontribusi dan kerja keras Bagian Hukum dan HAM Pemerintah Kota Bogor dalam menyikapi pandemi Covid-19.

"Kontribusi yang dilakukan Bagian Hukum dan HAM hanya menyiapkan payung hukum, juga teknis antisipasi setiap perkembangan sebagai protokol di Kota Bogor," katanya.

 

2 dari 3 halaman

Soal Status KLB

Alma menambahkan, dari rapat koordinasi antara Pemerintah Kota Bogor, Forkopimda, dan unsur pimpinan DPRD Kota Bogor, juga menetapkan status KLB di Kota Bogor untuk Covid-19.

Penetapan status KLB ini setelah Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto dan seorang pejabat di Kota Bogor dinyatakan positif Covid-19 dan dirawat di ruang isolasi di RSUD Kota Bogor, mulai Kamis (19/3) malam.

Menurut Alma, berdasarkan aturan dalam UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam pasal 65 ayat (4) menyebutkan, apabila kepala daerah (wali kota) berhalangan bertugas maka digantikan oleh wakil kepala daerah (wakil wali kota), termasuk semua penerbitan produk hukum dalam masa kedaruratan ini beralih ke wakil wali kota.

Kemudian, berdasarkan UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, dalam pasal pasal 154 ayat (1) dan pasal 156 ayat (1) mengatur soal penetapan status KLB setelah adanya penelitian penyebaran wabah.

Penetapan status KLB ini, kata dia, selanjutnya diatur lebih teknis dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Loading
Artikel Selanjutnya
Pemerintah: 12 Juta Masker Bedah dan 81 Ribu Masker N-95 Siap Didistribusikan
Artikel Selanjutnya
Cegah Penularan Covid-19, Imigrasi Tangerang Berlakukan Social Distancing