Menhub: Pemerintah Akan Bahas Mengenai Kerugian Jemaah Umrah

Menhub Budi Karya Pimpin Apel Lebaran 2019 — Menteri Perhubungan Budi Karya memberikan keterengan kepada awak media usai apel persiapan pengamanan dan angkutan lebaran 2019 di Stasiun Gambir, Jakarta, Minggu (26/5/2019). (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi memastikan pihaknya belum bisa merinci apa yang harus dilakukan dengan para calon jemaah umrah yang gagal berangkat ke Arab Saudi dalam tempo yang tidak ditentukan.

Menurut dia, pembahasan mengenai nasib calon jemaah umrah yang terdampak karena langkah Kerajaan Arab Saudi itu akan dirapatkan secepatnya.

"Makanya butir terakhir tadi menyatakan bahwa kita akan merapatkan lagi tentang konpensasi, insentif jalan keluar. baru akan kita rapatkan setelah besok," ungkap dia usai menghadiri rapat tingkat menteri di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (27/2/2020).

Untuk dua pesawat yang terlanjur sudah bertolak menuju Saudi, Budi Karya menyebut bahwa pihak Kementerian Luar Negeri sedang mengupayakan agar jemaah umrah yang ada di kedua pesawat itu bisa melanjutkan ibadahnya.

"Dua pesawat yang sudah terbang sedang dikoordinasikan oleh Ibu Menlu untuk bisa tetap diterima. Ini sedang dalam proses," ucapnya.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Ratusn calon jemaah gagal berangkat umrah setelah Arab Saudi menutup penerbangan ke negaranya akibat wabah virus corona. Seluruh visa yang dikeluarkan Kedubes Arab Saudi telah ditangguhkan.

2 dari 2 halaman

Seminggu 100 Penerbangan

Menhub juga menyebut, selama satu minggu pesawat untuk mengangkut para jemaah mencapai lebih dari 100 penerbangan.

"Penerbanagn umrah itu lebih dari 100 flight satu minggu. Jadi kira-kira satu hari itu 13 flight," tandasnya.

Sementara Menko PMK Muhadjir Effendy mengungkapkan setelah rapat koordinasi ini, pihaknya akan melakukan rapat lanjutan dengan agenda perlindungan hak jemaah umrah. Namun waktunya belum ditentukan.

"Akan dilakukan rapat koordinasi lanjutan dengan tujuan semaksimal mungkin melindungi kepentingan calon jemaah terutama yang berkaitan dengan biro perjalanan, maskapai penerbangan, akomodasi, dan hotel maupun visa," ujar dia.