Kisruh Penghuni dengan P3SRS Apartemen Gading Resort Residences

Sementara itu, Constantine penghuni yang tadinya acuh berubah sikap tatkala adik perempuan mendapatkan perlakuan intimidatif dari pihak sekuriti yang mengamankan Rapat Umum Tahunan (Ruta).

"Warga dilarang masuk ketika Rapat Tahunan. Saat itu di depan ruangan segerombolan orang berbadan besar berdiri. Mereka hanya bisa memfilter orang-orang yang boleh masuk. Adik saya mau ikutan itu,eh gak boleh malah diitimidasi," ucap dia.

Sejak kejadian itu, ia mulai melihat ketidakadilan yang ditunjukkan pihak P3SRS melalui kebijakannya. Diantaranya memunculkan Tagihan Listrik Bersama diluar IPL. Dengan besaran tiap bulan satu unit dimintai Rp 200 ribu sampai 300 ribu.

Constantine juga merasa mendapatkan perlakuan berbeda dari pihak P3SRS. Seperti tarif parkir. Ada perbedaan mencolok antara penghuni lama dengan penghuni baru untuk tarif parkir mobil kedua. Dimana ia dimintai biaya sebesar Rp 600 ribu, sedangkan penghuni lama yang memiliki 3 hingga 4 unit mobil hanya dikenakan biaya sebesar Rp 150 ribu.

"Saya merasa ada ketidakadilan. Jadilah kita ngumpul, tidak ada transparansi, keadilan, pembayaran berbeda sampai akhirnya terjun lain," ucap dia.

Selama ini laporan keuangan, juga tidak dijelaskan secara rinci. Sejak tinggal pada 2015, ia tak pernah tahu uang yang dikeluarkan P3SRS. Sehingga, ia memutuskan untuk menunda pembayaran IPL sampai permasalahan selesai. "Kita tidak bayar karena punya keresahan. Keresahan tidak transparan," ujar dia.

Kemudian, warga pun sempat berinisiatif mengadakan rapat tahunan untuk membahas persoalan ini tanpa mengundang P3SR.

Rony menambahkan, setelah kepengurusan P3SRS periode 2015-2018 berakhir, muncul kepengurusan baru untuk 2018-2021 yang dinilai juga bukan representasi dari penghuni karena tidak sepenuhnya mewakili para penghuni.

Hingga saat ini, kata dia, penghuni Apartemen Gading Resort Residences masih terus berjuang untuk meminta kejelasan soal kepengurusan P3SRS.

Meskipun, masalah pemutusan aliran listrik dan pasokan air ke unit milik penghuni telah selesai setelah pihak P3SRS bertemu dengan perwakilan Dinas Perumahan DKI Jakarta dan Kementerian PUPR.

"Sebenarnya sekarang tidak ada kepengurusan (P3SRS) tidak ada yang sah, status quo. Tapi kepengurusan yang baru ini, karena mereka berkantor di situ, akhirnya mereka yang berkuasa hingga saat ini," jelas dia.

Terakhir, para penghuni yang tetap berjuang menuntut transparansi pengurus P3SRS malah digugat, tidak hanya karena masalah pembayaran IPL tetapi juga dengan ancaman unit akan disita.

Rony berharap, pengurus P3SRS periode 2018-2021 yang dinilainya tidak sah sacara hukum menaati aturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya terkait dengan pengelolaan apartemen. Dengan demikian, ada transparansi soal pengelolaan IPL.

Saat dikonfirmasi, Pengacara dari P3SRS M. Hokli Lingga membantah tudingan kepengurusan saat ini tidak memiliki legal standing. Semua pengurus diangkat dan ditetapkan dalam rapat umum anggota. Ia mengesampingkan jika ada pihak-pihak yang keberatan.

"Kita nggak bisa mengakomodir seratus persen warga setuju sama kita. Tapi begitu ditetapkan di rapat umum anggota mereka yang terpilih. Harusnya tunduk di rapat umum anggota," ujar dia.

Menurut dia, kepengurusan yang ditetapkan pada rapat umum anggota otomatis mengantongi legal standing. Buktinya kepengurusan masih jalan sampai saat ini.

"Warga juga melakukan pembayaran ke kami. Justru mereka yang melakukan rapat umum tandingan tidak diakui oleh warga. Mereka membuat rapat tandingan bahwa mereka pengurus yang sah. Tapi buktinya nggak ada melakukan pengeloan, terus warga juga nggak ada yang bayar ke mereka. Karena legal standing kami lebih kuat daripada mereka," jelas dia.

Dia mengakui, kepengurusan P3SRS belum tercatat di Dinas Perumahan DKI. Hal itu karena masih ada sengketa. "Dia belum mau mengesahkan tapi silahkan saja. Kami melihat bahwa apartemen ini harus ada pengeloan yang berjalan, kalau kami lepas justru bahaya. Siapa yang tanggung jawab kalau listrik mati," terang dia.

Lingga juga menjawab keberatan penghuni atas kenaikan dari IPL. Ia menyatakan, kenaikan itu berdasarkan keputusan di rapat umum anggota. Seharusnya kalau memang mereka keberatan dibicarakan di Rapat Umum Anggota.

“Sementara di rapat sendiri mereka diam saja. Kedua, terbukti hampir 90 persen warga yang tinggal jelas-jelas membayar tidak ada yang ricuh. Itu hanya beberapa dari mereka saja yang atas nama warga. Tapi mereka tidak mau bayar,” ujar dia.

Dia pun mempertanyakan alasan keberatan dari segelintir penghuni. “Keberatan di mananya. Karena menurut kita punya hitung-hitungan. Jadi terserah rapat anggota yang memutuskan,” tambah dia.

Perihal keberatan adanya kebijakan Tagihan Listirik Bersama, menurut Lingga, beberapa fasilitas tidak ditanggung oleh IPL. Pemakaian di lift, lampu taman, genset contohnya.

"Otomatis bagi kita ada beberapa yang dimasukan di IPL, ada juga yang dipisahkan dari IPL. Supaya pertanggungjawabkan bisa lebih rinci. Itu sebenarnya tidak masalah mau dimasukan atau tidak. Tinggal dipindahkan saja. Alasan mereka terlalu mengada-ngada," ungkapnya.

Lingga, menerangkan pihak P3SRS membuka diri untuk berdialog namun harus melalui AD/ART. Lingga juga menambahkan, jika ingin ikut aturan main supaya ikut rapat umum anggota saja. Sehingga warga dapat berpartisipasi dalam penentuan kepengurusan.

"Biarlah rapat umum yang menentukan mau siapapun yang dipilih biarlah rapat umum yang memilih karena kewenangan tertinggi ada di rapat umum anggota bukan kepada kami bukan di mereka," jelasnya.

Lingga menghimbau agar kewajban seperti membayar IPL segera diselesaikan. Sebab hingga saat ini pihak pengurus P3SRS yang menalangi biaya air dan listrik yang mereka pakai.

"Ya gini namanya kewajiban tidak mau membayar. Sampi sekarang tidak mau membayar oleh pengurus sekarang tetap ditalangi. Mereka alasan air, listrik tidak membayar. Padahal listrik air mereka pakai. Jadi nggak logika lah alasannya," terang dia.

Pipit Ika Ramadhani