Pansus Jiwasraya yang Layu Sebelum Berkembang

Liputan6.com, Jakarta - Kasus gagal bayar klaim asuransi PT Jiwasraya menyedot perhatian publik. Perusahaan BUMN itu disebutkan Kejagung telah mengalami kerugian sebesar Rp 13,7 triliun, melebihi kasus Bank Century sebesar Rp 7 triliun.

Kejaksaan Agung pun telah menetapkan lima orang tersangka dalam kasus Jiwasraya. Mereka adalah Komisaris Utama PT Hanson International Benny Tjokrosaputro, Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera (Tram) Heru Hidayat. 

Selain itu Mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya Hary Prasetyo, Mantan Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya Hendrisman Rahim, dan terakahir eks Kepala Divisi Investasi dan Keuangan pada PT Asuransi Jiwasraya Syahmirwan.

Langkah Kejaksaan Agung itu dinilai tak cukup dalam menuntaskan kasus yang merugikan pemegang polis asuransi tersebut. Wacana pembentukan Pansus Jiwasraya pun menggema dari lorong gedung Parlemen, Senayan, Jakarta.

Sejumlah fraksi di DPR menilai pansus merupakan wadah tepat bagi anggota dewan untuk turut mengawal dan mengawasi pengusutan kasus dugaan korupsi di perusahaan asuransi berpelat merah itu.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, sudah ada lima Fraksi yang setuju dengan pembentukan Pansus Jiwasraya. Fraksi itu adalah Nasdem, PKS, Demokrat, Gerindra, dan Golkar.

Meskipun demikian usulan tersebut masih bersifat informal. Jadi harus dibahas pada setelah masa reses. "Kita kan baru akan masuk reses tanggal 13 (Januari). Tapi secara informal sudah ada lima fraksi yang kemudian setuju untuk Pansus Jiwasraya," jelasnya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis 9 Januari 2020 lalu.

"Untuk menyikapi itu kami akan mengadakan rapat pimpinan dan kemudian rapat Badan Musyawarah yang nantinya mengakomodir usulan-usulan dari fraksi-fraksi sebelum dilempar ke paripurna," imbuh dia.

Seruan pembentukan Pansus Jiwasraya juga disuarakan PDIP, partai pemenang pemilu. Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI-Perjuangan Evita Nursanty mengungkapkan dukungan itu diberikan demi memperkuat pengawasan dewan dalam mengungkap kasus Jiwasraya.

"Kita akan cari akar masalahnya dan bagaimana penyelesaiannya yang terbaik, bagi nasabah, bagi Jiwasraya, bagi BUMN dan bagi industri dan bagi semua stakeholders yang terkait," kata dia.

Selain itu, Evita menyatakan pihaknya turut mendukung langkah-langkah hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam mengusut kasus tersebut. Kejagung sebelumnya telah meminta pihak imigrasi mencegah sedikitnya 10 orang terkait dugaan skandal Jiwasraya.

Suara lantang tentang pembentukan Pansus Jiwasraya kian nyaring terdengar dalam rapat paripurna DPR, Senin 13 Januari 2020. Anggota dewan dari sejumlah fraksi menyampaikan interupsi terkait pembentukan Pansus Jiwasraya.

"Harapan saya, pimpinan dan seluruh anggota DPR RI, ada di depan mata kita semua skandal Jiwasraya yang jauh lebih besar dari pada skandal Century," kata Anggota Komisi VI DPR, Andre Rosiade dalam rapat paripurna, kompleks MPR/DPR, Senayan.

Tak hanya itu. Anggota DPR dari Fraksi PKS, Amin AK juga menyuarakan yang sama. Ada juga interupsi dari anggota Fraksi PPP, Arwani Thomafi, masih soal masalah Jiwasraya. Arwani meminta semua anggota DPR memberi perhatian khusus terhadap wacana pembentukan Pansus Jiwasraya.

Namun seiring berjalannya waktu, pansus Jiwasraya layu sebelum berkembang. Suara pembentukan Pansus mulai meredup dan sebagiannya mulai balik badan. Hal ini menyusul setelah ada dorongan dari pimpinan DPR agar komisi terkait membentuk panitia kerja (panja) masing-masing.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: