Anggota Komisi I DPR Pertanyakan Pencopotan Helmy Yahya dari TVRI

Helmy Yahya Beri Pernyataan Terkait Pemecatannya — Helmy Yahya memberikan keterangan soal pemberhentiannya sebagai Direktur Utama TVRI saat konferensi pers di Jakarta, Jumat (17/1/2020). Pembelian hak siar Liga Inggris menjadi salah satu faktor penyebab pemberhentian Helmy Yahya dari jabatan Dirut oleh Dewan Pengawas TVRI. (merdeka.com/Imam Buhori)

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI Effendy Simbolon mengatakan pencopotan Helmy Yahya dari posisi Direktur Utama TVRI menimbulkan pertanyaan. Sebab dia menyebut pencopotan Helmy Yahya dilakukan secara tiba-tiba.

"Kan serta-merta ini (pencopotan Helmy Yahya) kan," kata dia, saat ditemui, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (21/1/2020).

Apalagi, kata Effendy, kinerja Helmy Yahya dinilai cukup baik.

"Di satu sisi kan dia (Helmy Yahya) cukup baik. Kalau ada yang kurang ya tinggal diperingatkan," ujar dia.

Karena itu, pencopotan Helmy yang terjadi tiba-tiba itu malah menimbulkan pertanyaan terkait latar belakang dibalik keputusan tersebut.

"Tapi kan tidak serta merta dengan kekuasaan melabrak. Akhirnya kan membuat kita bertanya-tanya. Ada apa sih," tandasnya.

Effendy menduga ada persoalan persaingan usaha di balik pencopotan Helmy Yahya dari kursi Dirut TVRI.

"Ini kan sebenarnya persoalannya tidak seperti yang di permukaan. Ini kan persoalannya ada persoalan yang lebih mendasar. Persoalan persaingan bisnis," kata dia.

Menurut dia, ada sekelompok orang yang memang berniat untuk menjegal Helmy dari posisi Dirut. "Dan saya kira ini harus dibawa ke ranah pidana juga. Ada unsur, ada pihak yang mendesain ini agar Helmy ini memang out dari TVRI," ungkapnya.

"Dan ini kelompok politik tertentu, kelompok pelaku ekonomi tertentu dan pelaku ekonomi media juga," imbuhnya.

Salah satu persaingan bisnis yang disebut Effendy yakni soal perebutan pasar iklan. Hanya saja terkait hal ini, dia tidak menjelaskan secara rinci.

"Ini kan persaingan. Persaingan mengambil pasar iklan. Jadi kita ingin juga ini dibawa ke ranah hukum," urai dia.

Saksikan video di bawah ini:

Sejumlah pegawai TVRI menyegel kantor Dewan Pengawas TVRI (16/01/19). Bermula ketika beredar SK Dewan Pengawas LPP TVRI No 3/2019 di media sosial.

2 dari 2 halaman

Gara-Gara Liga Inggris?

Pembelian Hak Siar Liga Inggris, kata dia, merupakan salah satu dari poin persaingan bisnis yang membuat Helmy dicopot. "Nah. Antara lain lah. Masalah-masalah bisnis kemudian berdampak kepada kepentingan bisnis," ujarnya.

"Bukan politisi. Ada kelompok politik tertentu bermain di sini," tegas dia.

Karena itu, dia mendorong agar persoalan ini perlu dibawa ranah hukum pidana. Sebab dalam pandangan dia ada dugaan pelanggaran hukum di balik terdepaknya Helmy.

"Saya mendorong untuk ini juga ada unsur dugaan yang berbau pelanggaran hukum. Karena kan kalau itu direkayasa kemudian dipindahkan, dikeluarkan ada unsur itu. Dan ini pihak yang bermain juga mudah sekali kok ditebak siapa," tandasnya.

Reporter: Wilfridus Setu Embu

Sumber: Merdeka