Gerindra Minta DPD-DPC Tidak Calonkan Eks Koruptor di Pilkada 2020

Tim Pemenangan Prabowo-Sandi laporkan jumlah DPT bermasalah ke KPU — Sekjen Gerindra Ahmad Muzani. (Merdeka.com/Iqbal S Nugroho)

Liputan6.com, Jakarta - Partai Gerindra meminta pimpinan partai daerah tidak mencalonkan mantan koruptor dalam Pilkada 2020. Sekjen Gerindra Ahmad Muzani menyebut partainya memiliki banyak kader yang bersih dan berintegritas yang bisa dicalonkan.

"Sebaiknya kita minta kepada teman-teman di DPC dan DPD Partai Gerindra untuk tidak mengajukan nama-nama (mantan koruptor). Mereka toh, nama-nama lain masih ada, masih banyak," kata Muzani di kompleks parlemen Senayan, Senin (9/12/2019).

Saat ini, Muzani mengatakan DPP Gerindra baru akan menyeleksi para bakal calon kepala daerah di Pilkada 2020 pada Januari mendatang. Ia menyebut pihaknya akan melakukan seleksi ketat, termasuk melihat rekam jejak calon.

"Di DPP, kami baru akan melakukan assesment nanti di bulan Januari. Tentu saja, meskipun tidak ada larangan (eks koruptor Pilkada) kami akan lakukan (pemeriksaan) jejak para calon," ujarnya.

Menurut Muzani, masyarakat akan sangat mempertimbangkan rekam jejak termasuk mantan koruptor.

"Karena kalau yang bersangkutan ini pernah terhukum, ingatan masyarakat tentang jejak yang bersangkutan di masyarakat akan sangat terpatri, sehingga ini akan mempengaruhi tingkat kepercayaan kepada yang bersangkutan untuk dapat menang dalam pilkada. Sehingga yang seperti ini yang akan kami perhatikan sangat serius," imbuh dia.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

KPU mengumumkan 49 nama caleg mantan koruptor. Mereka berkontestasi di pemilihan DPRD maupun DPD.

2 dari 2 halaman

Tergantung Komitmen Partai

Wakil Ketua MPR itu menyebut komitmen partai yang harus ditagih terkait aturan internal eks koruptor boleh maju atau tidak dalam Pilkada.

"Karena dalam PKPU yang tidak mencantumkan secara eksplisit tentang larangan mereka yang pernah terpidana korupsi untuk maju dalam pilkada, maka kemudian berpulang pada keseriusan partai politik mengajukan atau tidak mengajukan mereka.

"Dan tentu saja itu menjadi bagian dari komitmen partai tersebut apakah dia serius melakukan pemberantasan korupsi," ia menandaskan.