Sukses

Ma'ruf Amin Ungkap Penyebab Tarif PDAM Naik, tapi Terus Merugi

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin membuka Konferensi Sanitasi dan Air Minum Nasional (KASN) di Hotel Kempinski, Jakarta Pusat, Senin(2/12/2019). 

Dalam sambutannya, Ma'ruf menjelaskan ketergantungan masyarakat terhadap air minum dalam kemasan (AMDK) cukup besar. Menurut survei sosial ekonomi nasional BPS, Maret 2019, kata dia rumah tangga yang menggunakan AMDK sebagai sumber air minum utama mencapai 38,28 persen.

"Padahal harga AMDK ini mecapai rata-rata Rp 2 juta per meter kubiknya," kata Ma'ruf dalam acara Konferensi Sanitasi dan Air Minum Nasional (KASN) di Hotel Kempinski, Jakarta Pusat, Senin(2/12/2019).

Hal tersebut berbanding terbalik dengan tarif yang diterapkan oleh Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM). Menurut Ma'ruf Amin, saat ini pihak PDAM masih membandrol harga sangat rendah. Hal tersebut kata dia yang menyebabkan perusahaan alami kerugian.

"Sebagai contoh tarif air bersih yang diberlakukan oleh PDAM Jakarta dan Depok hanya Rp. 7.000 per meter kubiknya, di Bogor bahkan hanya Rp. 4.500 per meter kubiknya. Dengan kondisi ini tidak mengherankan kalau 40 persen lebih PDAM mengalami kerugian karena tarif yang diberlakukan dibawah nilai full cost recovery (FCR)," ungap Ma'ruf.

Dia menjelaskan persoalan penentuan tarif berbagai proyek Sistem Penyediaan Air Minum atau SPAM yang dilayani berbagai daerah adalah salah satu kendala. Tarif PDAM per-meter kubik di berbagai daerah seringkali kata dia, tidak ditentukan berdasarkan kriteria ekonomis, tetapi populis, dan kadangkala politis.

"Tarif PDAM per meter kubik di berbagai daerah seringkali kata dia, tidak ditentukan berdasarkan kriteria ekonomis, tetapi populis, dan kadangkala politis. Tanpa disadari hal ini membebani masyarakat yang harus membeli AMDK sebagai sumber air minum utama dengan harga yang sangat mahal," ucap Ma'ruf Amin.

Ma'ruf pun berharap dengan adanya solusi pengaturan dan pengelolaan yang baik, penyediaan air minum aman melalui SPAM untuk masyarakat dengan skema kerja sama investasi pemerintah dengan pihak lain secara keekonomian dapat dilakukan. Sehingga kata dia hal tersebut jadi solusi perluasan cakupan layanan air minum yang aman bagi masyarakat.

2 dari 3 halaman

58 Persen Sungai Tercemar

Ma'ruf juga menjelaskan kualitas dan kuantitas sumber air baku di Indonesia perlu ditangani sungguh-sungguh. Berdasarkan status mutu air sungai di Indonesia, kata dia yang tersebar di tiap-tiap provinsi, 58 persen kondisi air sungai masuk dalam kategori tercemar sedang dan berat.

"58 persen kondisi air sungai di Indonesia jadi kategori tercemar sedang dan berat," kata Ma'ruf.

Sebab itu, dia meminta publik harus segera menanganinya. Begitu pula dengan akses terhadap sanitasi. Menurut dia, akses terhadap sarana sanitasi telah mencapai 75 persen.

"Namun, permasalahan sanitasi tidaklah semata akses terhadap sarana sanitasi, tetapi lebih jauh lagibagaimana kita mengelola limbah manusia dikawasan pemukiman," ungkap Ma'ruf.

Kemudian, terkait pengelolaan limbah (waste management) dan limbah manusia kata Ma'ruf tidak hanya berfungsi sebagai sarana sanitasi. Seperti septic tank hanya berfungsi sebagai tempat penampungan sementara tidak mencemari lingkungan.

"Tetapi keberhasilan manajemen sanitasi sangat tergantung pada kemampuan pengelolaan limbah manusia berikutnya. Sayangnya dalam hal ini, Indonesia belum memiliki sistem pengelolaan limbah manusia yang terintegrasi dan diterapkan di berbagai wilayah," ungkap Ma'ruf.

Sebab itu, Ma'ruf berharap publik dapat membantu pemerintah untuk melakukan manajemen pengelolaan limbah manusia. Yaitu kata dia dengan cara yang lebih terintegrasi,mengedukasi hingga sosialisasi intensif kepada masyarakat. 

"Menyiapkan rencana aksi yang jelas dan terukur dalam perbaikan pengelolaan limbah manusia tersebut," ungkap Ma'ruf.

 

Reporter: Intan Umbari Prihatin

Sumber: Merdeka.com

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Loading
Artikel Selanjutnya
Ma'ruf Amin Minta UIN Banten Bangun Laboratorium Uji Syariah
Artikel Selanjutnya
Fahri Hamzah hingga Ma'ruf Amin Angkat Bicara soal Hukuman Mati Koruptor