Kapolri: Copot 10-15 Kapolres Tak Ganggu Organisasi

Dilantik Jokowi, Idham Azis Resmi Jadi Kapolri — Komjen Pol Idham Azis memberikan isyarat saat upacara pelantikannya sebagai Kapolri di Istana Negara, Jakarta, Jumat (1/11/2019). Idham Azis dilantik menjadi Kapolri menggantikan Tito Karnavian yang diangkat menjadi Mendagri. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Kapolri Jenderal Idham Azis mengatakan, bukan rahasia pejabat Polri di daerah ada yang bermain proyek dengan pemerintah daerah setempat. Idham mengaku sudah mengingatkan jajarannya terkait masalah tersebut.

"Kepada pada Kasatwil saya, yang main dengan Pemda, main minta proyek ini bukan rahasia umum pak," kata Idham saat memberikan jawaban dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/11).

Idham mengaku cara menanggulangi masalah tersebut adalah dengan mencopot pejabat tersebut. Dia mengatakan, sampai 10-15 orang Kapolres dicopot bukan menjadi masalah bagi Polri.

"Saya pernah dinas di luar wilayah, dia harus kita tindak. Obatnya cuma satu kita tindak. Saya kira kita mencopot 10 atau 15 Kapolres itu tidak goyah organisasi," tegasnya.

Adapun jawaban tersebut menanggapi pernyataan anggota komisi III Fraksi PDI Perjuangan Trimedya Panjaitan. Trimedya mengatakan, ada Kapolda-Kapolres memalak gubernur, wali kota hingga bupati.

"Tolong dicek apakah jalan perintah Kabid Propam itu dan apa yang disampaikan Presiden Jokowi, Kapolda, Kapolres jangan menyusahkan bupati, itu memang fakta yang tak terbantahkan," ujar Trimedya.

Saksikan Video Terkait di Bawah Ini:

Komisi III DPR RI telah menyetujui Komjen Idham Azis sebagai Kapolri yang baru secara aklamasi. Hal tersebut diambil berdasarkan keputusan masing-masing fraksi usai menggelar uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon Kapolri.

2 dari 2 halaman

Anggaran Khusus

Kapolri Rapat Kerja Perdana dengan DPR — Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis (kiri) berbincang dengan Wakapolri Komjen Ari Dono saat rapat kerja perdana dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/11/2019). Rapat membahas anggaran, pengawasan, dan isu-isu terkini di Indonesia. (Liputan6.com/JohanTallo)

Legislator asal Sumatera Utara itu mengatakan, sampai ada anggaran khusus yang disiapkan gubernur, bupati dan wali kota untuk aparat penegak hukum. Trimedya mengatakan, banyak kepala daerah yang diusung PDI Perjuangan mengeluhkan hal tersebut.

"Sehingga bagi gubernur dan kepala daerah yang lain, bupati, wali kota ada anggaran APK, aparat penegak hukum, bahkan ada alokasi proyek sekian untuk Kapolda sekian, Kapolres sekian dari total ini. Nah itu bagaimana," jelas Trimedya.

Reporter: Ahda Bayhaqi