Sukses

PPP Dukung Wacana Pilkada Melalui DPRD

Liputan6.com, Jakarta - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendukung wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD. PPP menyebut pilkada langsung berpotensi terjadinya konflik horizontal dan ongkos politik tinggi.

"Kalau itu tidak bisa ditekan semuanya, ya ongkos politik masih akan tinggi. Maka opsi mengembalikan kepada DPRD itu menjadi mendapatkan pembenaran," kata Wasekjen PPP Achmad Baidowi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (19/11/2019).

Menurut Baidowi, pilkada melalui DPRD lebih mudah diawasi dan pembiayaan juga akan lebih murah. Sementara Pilkada langsung lebih mahal dan membutuhkan pengawalan yang lebih banyak.

"Mengawasi 45 orang (anggota DPRD) lebih mudah daripada mengawasi 600 ribu orang (pemilih). 45 orang tinggal diawasi selama proses pendaftaran sampai dia pemilihan, ditongkrongin aja. Tempatkan dua aparat hukum mengawal dia selama 24 jam. Lebih murah, daripada harus mengawal 600 ribu orang. Capek itu," ucapnya.

 

2 dari 3 halaman

Bukan Kemunduran

Meski dipilih oleh DPRD, Baidowi menyebutkepala daerah yang dipilih DPRD bukanlah suatu kemunduran. Ia memberi catatan bahwa yang terpenting kesejahteraan rakyat tetap menjadi tujuan.

"Soal kemunduran gini, kita ini berdemokrasi itu tujuan apa proses? Tujuan dari demokrasi adalah kesejahteraan rakyat. Demokrasi itu hanya tata cara berpolitik untuk mencapai tujuan kesejahteraan rakyat. Kalau ternyata hanya untuk menghambur-hamburkan keuangan negara, ya sebaiknya dievaluasi," tandasnya.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Loading
Artikel Selanjutnya
Revisi UU Pemilu Masuk Prolegnas, PPP Ingin Pilpres dan Pileg Dipisah
Artikel Selanjutnya
Kala Anak dan Menantu Jokowi-Ma'ruf Amin Maju Pilkada 2020