Sukses

Dibutuhkan Jokowi, Airlangga Hartarto Idealnya Tidak Rangkap Jabatan

Liputan6.com, Jakarta - Partai Golkar akan menggelar musyawarah nasional pada awal Desember 2019 untuk memilih ketua umum baru. Airlangga Hartarto, calon petahana dipastikan bakal maju dan menjadi calon kuat dalam munas nanti.

Namun, dengan posisinya sebagai Menko Perekonomian, Airlangga idealnya tidak merangkap jabatan sebagai ketum parpol.

"Ketika menjadi anggota kabinet, pertama, tunjukkanlah komitmen dengan membantu melaksanakan visi misi presiden. Kedua berkinerja baik, ketiga memiliki akseptabilitas atau diterima oleh semua pemangku kepentingan," kata pengamat politik Universitas Parahyangan Asep Warlan Yusuf kepada wartawan di Jakarta, Kamis (7/11/2019).

Asep membandingkan kebijakan Presiden Jokowi saat membentuk Kabinet Indonesia Kerja 2014-2019 yang melarang ketua umum parpol menjadi menteri.

"Jokowi punya tiga kriteria untuk menterinya. Pertama punya kapasitas dan kompetensi, kedua punya integritas, dan ketiga tidak merangkap sebagai pimpinan parpol. Tidak merangkap jabatan sebagai ketua umum parpol menjadi penting karena harapannya dia fokus pada tugas dan kewajibannya sebagai menteri," ujarnya.

Tapi dalam perjalanan pemerintahan, lanjut Asep, ketika Jokowi mengangkat Airlangga Hartarto sebagai Menteri Perindustrian, tidak rangkap jabatan tidak lagi menjadi kriteria.

"Sekarang kejadian lagi. Bahkan ada tiga ketum parpol yang juga menjadi menteri. Idealnya memang dilepaskan jabatan parpolnya, atau memilih mau menjadi pimpinan parpol atau mau jadi menteri?" tukasnya.

"Maka dalam konteks ketua umum Partai Golkar, apalagi ini jelang Munas, idealnya Airlangga fokus sebagai Menko Perekonomian. Serahkan ketua umum pada orang yang lebih bisa fokus mengurus partai," imbuh Asep.

Dalam pandangannya, Asep menilai, tidak terlalu dibutuhkan pimpinan parpol ada di kabinet, karena kekuatan koalisi di parlemen sudah sangat kuat. Sebab elektoral berpengaruh pada kerjaan partai, bukan pada kerjaan satu menteri. Meski begitu dia mengakui posisi menteri memang bisa memberikan citra kepada publik lewat komunikasi langsung.

"Memang parpol bisa memanfaatkan posisi menteri untuk berkomunikasi kepada publik dan menyesuaikan program partai dengan publik. Dua itu jalan menjadi keuntungan parpol yang kadernya duduk sebagai menteri," ujarnya.

2 dari 3 halaman

Pastikan Netral

Sebelumnya Partai Golkar telah menentukan jadwal Musyawarah Nasional pada dari hasil rapat pleno semalam. Munas partai beringin bakal digelar dari tanggal 4-5 Desember mendatang.

Ketua Panitia Penyelenggara Munas akan dipimpin Melchias Marcus Mekeng, Steering Committee Ibnu Munzir, dan panitia pelaksana Adies Kadir.

Wakorbid Kepartaian DPP Partai Golkar, Darul Siska menegaskan bahwa ketua panitia Munas harus netral dan tidak boleh memihak kepada salah satu caketum Golkar.

"Di dalam rapat (pleno semalam) itu juga dibicarakan bahwa ketua penyelenggara, Ketua SC dan Ketua OC harus bersikap netral tidak boleh memihak kepada salah satu orang calon," kata Darul saat dihubungi Merdeka.com, Rabu (6/11/2019).

Darul tidak menjelaskan gamblang apa pertimbangan Golkar memilih mereka untuk memimpin Munas. Yang jelas pleno semalam berkomitmen bahwa panitia pemimpin Munas tidak mendukung salah satu calon antara Airlangga Hartarto dan Bambang Soesatyo.

"Pokoknya di dalam rapat itu ada kesepakatan dia harus netral," tegasnya.

Darul menambahkan, akan ada pembahasan ulang di pleno sebelum rapimnas bila ada ketua acara Munas yang terafiliasi salah satu caketum Golkar.

"Kalau dia kemudian tidak netral akan ada pembicaraan lagi di pleno yang akan datang, karena menjelang rapim akan ada pleno lagi," tandasnya.

 

Reporter: Iqbal Fadil

Sumber: Merdeka.com

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Loading
Artikel Selanjutnya
Dongkrak Harga Sawit, Indonesia Ajak Malaysia Implementasikan Program B30
Artikel Selanjutnya
Fahmi Idris Tak Setuju Pemilihan Ketum Golkar Secara Aklamasi