Sukses

Tanpa Pertanyaan, DPRD DKI Setuju Usulan Anggaran Renovasi Rumah Gubernur Rp 2,4 M

Liputan6.com, Jakarta - Komisi D DPRD DKI Jakarta menyetujui rencana anggaran renovasi atau rehabilitasi rumah Dinas Gubernur DKI Jakarta sebesar Rp 2,4 milliar dalam rapat rencana Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk APBD 2020.

Ketua Komisi D DPRD, Ida Mahmudah mengaku, tahu rencana renovasi rumah Dinas yang berlokasi di Jalan Taman Suropati sempat ramai di masyarakat.

"Kemarin sempat ramai, tahun lalu juga sempat ramai," kata Ida di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (6/11/2019).

Kepala Dinas Cipta Karya Pertanahan dan Tata Ruang Heru Hermawanto mengatakan rencana anggaran untuk rumah dinas gubernur sudah sejak lama.

"Ini sudah tiga kali penundaan. Perencanaan sudah jauh, pada saat dipegang oleh Dinas Perpemda," ucapnya.

Sebelum mengetuk palu, Ida sempat memberikan pertanyaan persetujuan kepada sejumlah anggota dewan yang hadir. Tanpa ada pertanyaan satupun, Ida mengangap semua menyetujui rencana anggaran rumah dinas gubernur.

 

2 dari 2 halaman

Pengeluaran Terbesar untuk Perbaikan Atap

Sebelumnya, Kepala Dinas Cipta Karya, Pertanahan dan Tata Ruang (Citata) DKI Jakarta, Heru Hermawanto menyebut alokasi terbesar anggaran perbaikan rumah dinas Gubernur DKI Jakarta yakni kayu untuk bagian atap.

"Atap itu memang paling mahal. Rangka atap paling besar kita perbaiki," kata Heru saat dihubungi, Selasa (8/10/2019).

Dia menyebut saran dari tim pemugaran cagar budaya, jenis kayu yang digunakan untuk renovasi setidaknya mendekati kayu jati asli. Akan tetapi harga kayu tersebut tidaklah murah, sehingga membutuhkan dana yang tidak sedikit.

Oleh karena itu, Heru menyebut untuk bagian atap harus dilakukan pembongkaran dan dipasang dengan kayu baru.

"Kalau tim pemugaran itu sarannya mendekati material yang sama. Harganya memang mahal," ucapnya.

Selain untuk kayu untuk atap, Heru menyebut terdapat sejumlah komponen dengan besaran anggaran yang bervariatif. Seperti halnya biaya pekerjaan sampai ongkos tukang bangunannya.

Loading
Artikel Selanjutnya
DPRD DKI: Jakarta Sudah Lama Punya Aturan Wajib Garasi, Tapi Enggak Jalan
Artikel Selanjutnya
Wakil Ketua DPRD Minta Anggota Dewan Sumbang 10 Persen Gaji untuk Korban Banjir