Kritik Partai Pendukung Anies Baswedan soal Anggaran Fantastis DKI Jakarta

Anies Baswedan Menuju ke Masjid Sunda Kelapa — Gubernur DKI terpilih, Anies Baswedan mengacungkan jempol ke awak media di rumahnya kawasan Lebak Bulus, Jakarta, Senin (16/10). Berpakaian lengkap dinas Gubernur DKI, Anies bersiap pergi menuju Masjid Sunda Kelapa. (Liputan6.com/Immanuel Antonius)

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyalahkan sistem e-budgeting atau penganggaran elektronik warisan dari pemerintahan sebelumnya. Anies menilai, sistem e-budgeting tersebut tidak pintar, sehingga tak bisa mendeteksi anggaran janggal.

Seperti diketahui dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) atau KUA-PPAS 2020 ditemukan anggaran tak masuk akal.

Anggaran itu mulai dari bolpoin Rp 124 miliar, anggaran komputer Rp 121 miliar, hingga pembelian lem Aibon senilai Rp 82 miliar.

"Kalau ini adalah smart system, dia bisa melakukan pengecekan, verifikasi, bisa menguji. Saat ini sistem digital, tapi masih mengandalkan manual untuk verifikasi sehingga kalau mau ada kegiatan-kegiatan, akhirnya jadi begini ketika menyusun RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah)," kata Anies di Balai Kota Jakarta, Rabu, 30 Oktober 2019.

Namun, sikap Anies Baswedan yang menyalahkan sistem anggaran e-budgeting pun menuai kritikan dari berbagai pihak.

Tak terkecuali partai-partai yang mendukungnya saat Pilkada DKI Jakarta 2017, yakni Partai Gerindra, PKS sampai PAN.

Berikut ulasan tanggapan partai politik pendukung soal tanggapan Anies Baswedan terkait sistem e-budgeting:

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

APBD DKI Jakarta 2020 viral di media sosial. Beberapa peruntukan dianggap janggal misalnya soal lem Aibon.

2 dari 4 halaman

Kata PKS

Pengesahan APBD-P 2019 DKI Jakarta — Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi bersalaman dengan Gubernur DKI Anies Baswedan usai pengesahan APBd-P 2019. (Delvira Hutabarat/Liputan6.com)

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta Mohammad Arifin menilai, munculnya anggaran janggal dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2020 karena kursi Wakil Gubernur atau Wagub masih kosong.

Sehingga, kata Arifin, pengawasan oleh eksekutif lemah.

"Ini kelemahan pengawasan, salah satunya tidak adanya wagub," kata Mohammad Arifin di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis, 31 Oktober 2019 dilansir dari Antara.

Menurut Arifin, salah satu tugas wagub itu adalah mengawasi anggaran. Kursi kosong yang ditinggalkan Sandiaga Uno itu berimbas kepada lemahnya pengawasan anggaran.

"Itu salah satu dampaknya. Kekosongan wagub berimbas ke pengawasan anggaran jadi lemah," tegas Arifin.

3 dari 4 halaman

Gerindra Sebut Anies Kurang Bijak

Sah, 5 Pimpinan DPRD DKI Jakarta Resmi Dilantik — Suasana pelantikan lima pimpinan DPRD DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (14/10/2019). Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dijabat oleh Ahmad Suhaimi dari PKS, Zita Anjani dari PAN, M Taufik dari Gerindra, dan Misan Samsuri dari Demokrat. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Politikus Partai Gerindra Inggard Joshua mengkritik Gubernur Anies Baswedan yang menyalahkan sistem e-budgeting terkait anggaran janggal Pemprov DKI Jakarta. Menurut dia, Anies kurang bijak menyalahkan sistem elektronik APBD Pemprov DKI buatan gubernur terdahulu.

"Kurang bijak, kita kan ingin katakan kalau ada kesalahan ya itu tanggung jawab pimpinan. Kalau memang ada kurang baik di masa lampau kita harus perbaiki," kata Inggard di Balai Kota Jakarta, Kamis, 31 Oktober 2019 dilansir dari Antara.

Wakil Komisi A DPRD DKI itu menilai, langkah Anies yang baru akan membentuk sistem baru untuk e-budgeting 2021 termasuk lamban.

Sebab, kata dia, Anies memiliki Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang berjumlah sekitar 70 orang. Menurut Inggard, Anies harusnya sejak awal meminta pendapat timnya terkait sistem elektronik APBD DKI.

"Harusnya dari awal waktu melihat (e-budgeting) ini tidak pas ya tanya sama mereka dong. Bikin sistem yang bagus," kata Inggard.

4 dari 4 halaman

PAN dan Gerindra Pertanyakan Anggaran TGUPP

Rapat Paripurna Penetapan Pimpinan DPRD DKI — Suasana rapat paripurna DPRD di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (3/10/2019). Rapat paripurna penetapan pimpinan DPRD DKI Jakarta telah selesai, nama-nama ketua dan wakil ketua dari lima fraksi, yakni PDIP, Gerindra, PKS, Demokrat dan PAN telah ditetapkan. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Sementara itu, Fraksi PAN dan Gerindra mempermasalahkan usulan anggaran untuk Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta sebesar Rp 19,8 miliar. Banyak yang menilai jika anggaran tersebut terlalu tinggi.

"TGUPP, mana orangnya? Ini mengajukan anggaran ini, sesudah dipotong menjadi Rp 19 miliar lebih kurangnya," kata anggota Fraksi PAN Lukmanul Hakim di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu, 30 Oktober 2019.

Selain itu, ada pula anggota dewan yang mempertanyakan kinerja TGUPP DKI selama ini. Sebab anggota Fraksi Gerindra, Syarifudin, menilai anggaran itu terlalu besar bila dibandingkan dengan anggaran lainnya.

"Anggaran yang paling besar ini hanya TGUPP, Rp19 miliar. Jadi saya ingin tahu apa kinerjanya TGUPP," ucap Syarifudin.

Reporter : Syifa Hanifah

Sumber : Merdeka