Alasan Jokowi Izinkan Menteri Rangkap Jabatan Jadi Ketum Parpol

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak mempermasalahkan menteri kabinet Indonesia Maju merangkap jabatan ketua umum partai. Hal ini berbeda saat Jokowi presiden periode pertama, dimana dia melarang menterinya merangkap jabatan sebagai pengurus parpol.

"Dari pengalaman lima tahun kemarin, baik ketua maupun yang bukan ketua partai, saya melihat yang paling penting adalah bisa membagi waktu dan ternyata juga enggak ada masalah," kata Jokowi usai pelantikan menteri di Halaman Istana Merdeka Jakarta, Rabu (23/10/2019).

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menilai, tak ada masalah menteri juga merangkap jabatan sebagai elite politik. Dia meyakini bahwa para menterinya bisa membagi waktu.

"Dari pengalaman itu lah saya memutuskan bahwa baik ketua partai maupun yang tidak," ucap Jokowi.

Tercatat ada empat menteri kabinet saat ini yang menduduki jabatan strategis di parpol.

Mereka antara lain Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang menjabat Menteri Pertahanan, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menjabat Menteri Koordinator Perekonomian, dan Plt Ketum PPP Suharso Monoarfa menjabat Kepala Bappenas. Ada juga Waketum Gerindra Edhy Prabowo yang menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan.

Saksikan video pilihan di bawah ini: