Resmi Jabat Ketua DPRD, Edi Purwanto Puji TNI Aktif Padamkan Kebakaran Hutan

Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto, memuji kinerja para personel TNI yang aktif membantu memadamkan kebakaran hutan dan lahan di wilayahnya.

Hal itu disampaikan Edi usai mengucapkan sumpah jabatan sebagai Ketua DPRD Provinsi Jambi, dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi, di Gedung DPRD, Senin (7/10/2019).

Edi menegaskan, kebakaran hutan dan lahan adalah masalah serius dan harus melibatkan semua pihak untuk menyelesaikannya. Dalam proses pemadamannya, kata Edi, personel TNI menjadi garda utama yang selalu hadir membantu memadamkan api dan menyelamatkan masyarakat terdampak.

"Pada usia 74 tahun, TNI terus profesional hadir membantu masyarakat. Dalam masalah kebakaran hutan ini, peran TNI sangat penting dalam usaha pemadamannya. Kami tentu berterima kasih atas kerja keras TNI memadamkan karhutla di Jambi," kata Edi, melalui pernyataan tertulis, Senin sore.

Dalam pidatonya, Edi berjanji melaksanakan tugas, menjalankan hak dan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan, terutama Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota.

"Demi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik, DPRD Provinsi Jambi siap bersinergi dengan pemerintah provinsi untuk mewujudkan visi misi Jambi Tuntas 2021,” ujar dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Kabut asap tebal hasil kebakaran hutan dan lahan di Riau membuat hampir 300.000 orang menderita sesak nafas. Hingga kini kualitas udara terus memburuk mencapai tingkat berbahaya.

2 dari 2 halaman

Banyak Masalah Belum Selesai

Edi mengapresiasi kerja pemerintah Provinsi Jambi sejauh ini. Namun menurutnya, masih banyak pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan.

Di antaranya masalahan kualitas pelayanan publik, peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan, pembangunan infrastruktur dan peningkatan kondisi jalan, harga karet dan sawit yang belum berpihak pada petani, konflik lahan, lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, dan sejumlah permasalahan kota lainnya.

"DPRD Provinsi akan melaksanakan fungsinya secara optimal, khususnya dalam hal pengawasan dan penganggaran, untuk membantu pemerintah Provinsi Jambi keluar dari permasalahan tersebut,” ungkap Ketua DPD PDI Perjuangan itu.

Untuk menyelesaikan permasalahan di Jambi, kata Edi, keterbukaan informasi dan transparansi adalah hal yang harus dikedepankan.

Dia bertekad menjadikan DPRD Provinsi Jambi rumah besar yang terbuka pada aspirasi masyarakat, dan mendorong Pemerintah Provinsi Jambi membangun serta menyinergikan berbagai sistem elektronik untuk meningkatkan indeks pelayanan publik.

"Untuk menjadi wakil rakyat yang baik, tentu kami tidak boleh menutup diri dari aduan dan keluhan masyarakat,” ucap Edi.