Agus Rahardjo Tantang Buktikan Isu Kelompok Taliban di KPK

Tiga Pimpinan KPK, Laode M Syarif, Agus Rahardjo dan Saut Situmorang (kiri ke kanan) memberi keterangan, Jakarta, Kamis (12/9/2019). Pimpinan KPK membantah penyataan Alexander Marwata yang menyebut pengumuman pelanggaran kode etik tidak diketahui oleh pimpinan KPK. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menegaskan, isu adanya kelompok taliban di lembaga antirasuah diembuskan pihak yang tak bertanggung jawab. Agus pun menantang semua pihak untuk membuktikan isu tersebut.

"Kami mengharapkan orang melakukan penelitian melalui KPK. Sama sekali isu (taliban) itu tujuannya untuk mendeskreditkan KPK," ujar Agus di Gedung KPK, Jakarta, Senin (16/9/2019).

Agus meminta pihak yang mengembuskan isu taliban datang dan membedah internal KPK. Agus mengatakan, isu adanya kelompok taliban ini pernah diusut oleh Guru Besar Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Profesor Syamsudin Haris.

"Saya setuju orang-orang dan profesor yang sudah bekerja sama dengan KPK, mereka tahu dalamnya KPK, seperti Prof Syamsudin Haris dari LIPI. Karena kerja di sini dia tahu, enggak ada itu (kelompok Taliban)," kata Agus.

Agus pun menyinggung surat pengunduran diri Saut Situmorang yang sempat beredar. Agus mengatakan, dalam surat tersebut, Saut menyampaikan bahwa karyawan yang beragama Nasrani kerap mengadakan kegiatan kebaktian setiap Jumat.

"Hari Jumat ada yang Jumatan di sini, kemudian ada juga di lantai 3 kebaktian. Jadi di mana talibannya? Kalau kamu lihat surat Pak Saut apa itu cermin taliban, sama sekali jauh," kata Agus.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Antasari sebut komisioner KPK tidak dewasa

2 dari 2 halaman

Polisi India Vs Taliban

Perbesar

Logo KPK yang sempat tertutup kain hitam kini sudah terbuka usai demo ricuh, Jumat (13/9/2019). (Liputan6.com/ Nanda Perdana Putra)

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mengatakan ada perpecahan di internal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kata dia, kini ada kubu di internal KPK yang mendukung penyidik senior KPK Novel Baswedan.

"Sekarang berkembang isu bahwa di internal KPK itu ada polisi India dan ada polisi Taliban. Ini kan berbahaya gitu ya karena Taliban siapa? Kubu Novel yang polisi India siapa? yang non-Novel," kata Neta di Kawasan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (5/5/2019).

Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar merespons isu tersebut. Selama dua tahun kepemimpinan di KPK, Antasari mengatakan dirinya tidak pernah mendengar istilah polisi India dan Taliban.

"Setidaknya selama saya memimpin KPK tahun 2007 hingga 2009 tidak ada masalah itu (polisi India dan Taliban). Polisi ya polisi," ujar dia.

Antasari menyarankan agar orang yang pertama kali memberikan pernyataan mengenai isu polisi India dan Taliban menjelaskan lebih detail.

"Persepsi polisi Taliban dan India kaya apa. Apa bentuknya, apa kerjanya," ujar dia.

Antasari khawatir isu ini sengaja diembuskan oleh orang-orang yang tidak suka dengan adanya KPK.

"Jangan sampai persepsi itu dimunculkan dari orang-orang yang tidak suka KPK," ujar dia.

Antasari juga menanggapi rencana panitia seleksi (pansel) calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023 yang mewacanakan mengandeng Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam menelusuri rekam jejak calon pimpinan KPK.

Antasari pun setuju dengan rencana itu.

"Pendapat saya mungkin pansel tergerak hatinya ada isu (polisi Taliban dan India) itu saya harus gini nih," ujar dia.

Namun, Antasari mengatakan, sebaiknya isu itu tak lagi digoreng. Ia menyakini KPK masih komitmen memberantas korupsi.