Wiranto: Tuntutan Referendum di Papua Mengingkari Hasil Pemilu

Menko Polhukam Wiranto Temui Ketua KPU — Menko Polhukam Wiranto (tengah) bersama Ketua KPU, Arief Budiman memberi keterangan usai melakukan pertemuan di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (6/3). Pertemuan berlangsung sekitar satu jam dan tertutup. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koodinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam), Wiranto menyebut tuntutan referendum di Papua sama saja mengingkari Pemilu 2019.

"Menuntut referendum, itu sebenarnya mengingkari hasil pemilihan umum yang lalu," kata Wiranto di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (29/9/2019).

Wiranto mengatakan, saat Pilpres 2019 mayoritas masyarakat Papua memilih Presiden Jokowi untuk memimpin kembali Indonesia. Hal itu, kata Wiranto, menandakan sebagian besar masyarakat Papua mendukung pemerintahan Jokowi.

"Hasil pemilihan umum di sana kan 90 persen lebih memilih Pak Jokowi. Artinya apa, setuju dengan pemerintahan Pak Jokowi untuk terus lima tahun kedepan," ujarnya.

Wiranto menilai, tuntutan referendum sejatinya tidak perlu. Menurut dia, tuntuan referendum biasanya disampaikan karena suatu wilayah sedang berada di dalam dua pilihan, yakni merdeka atau bergabung dengan negara penjajah.

"Tapi Papua dan Papua Barat ini kan wilayah yang sah dari Republik Indonesia. Jadi saya kira referendum itu sudah tidak lagi perlu untuk dikemukakan lagi," ungkapnya.

Dia melanjutkan, selama ini pemerintah selalu berlaku adil pada masyarakat Papua. Apalagi, dana APBN paling banyak digelontorkan ke Papua.

"Itu pendapatan daerah yang tersedot ke pusat itu kira-kira setahun yang lalu itu sekitar Rp 26 triliun. Tetapi dana pembangunan yang digelontorkan ke Papua dan Papua Barat itu sekitar Rp 92 triliun. Sehingga cukup adil dan sangat adil, bahkan kalau kita bicara keadilan, ya lebih dari provinsi yang lain," ucapnya.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta maaf terkait kerusuhan yang ada di Manokwari, Papua. Khofifah meminta maaf atas perkataan yang menyinggung perasaan masyarakat Papua.

2 dari 2 halaman

Gerakan Masif di Papua

Sebelumnya, Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko menduga gerakan politik di Papua saat ini mulai masif. Sehingga membuat seorang anggota TNI AD tewas dan sejumlah anggota Polri terluka saat demonstrasi di Kabupaten Deiyai, Papua, Rabu 28 Agustus 2019.

"Ya memang ada. Memang ada. Jadi sering saya katakan memang poros gerakan politiknya sedang masif. Sekarang betul-betul sedang masif," kata Moeldoko di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu 28 Agustus 2019.

Dia mengatakan, hingga saat ini masih menunggu laporan terkait kabar enam orang yang tertembak di Papua. Menurut Moeldoko, dari kabar yang diterima, seorang anggota TNI tewas dan dua anggota Polri luka-luka.

"Sementara dari Pangdam tadi, karena Pangdam dengan Panglima TNI baru turun dari pesawat, sementara jawabannya seperti itu. Belum ada laporan," ujarnya.

Reporter: Sania Mashabi

Sumber: Merdeka.com