Sukses

Geledah Rumah Pejabat di Yogyakarta soal Proyek Saluran Air, KPK Sita Rp 130 Juta

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang sekitar Rp 130 juta saat menggeledah rumah Kabid Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota Yogyakarta Aki Lukman Nor Hakim.

"Untuk penggeledahan di Yogyakarta, kemarin kami lakukan di satu lokasi, yaitu di rumah saksi yang merupakan Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPKP Yogyakarta. Dari lokasi ini kami menyita uang sekitar Rp 130 juta," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Jakarta, Kamis 22 Agustus 2019.

Penggeledahan itu dilakukan dalam penyidikan kasus suap lelang proyek pada Dinas PUPKP Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2019.

Uang yang disita tersebut, lanjut Febri, diduga masih terkait proyek yang ada di Dinas PUPKP Kota Yogyarkarta.

Selain itu, KPK menyita dokumen dan barang bukti elektronik hasil penggeledahan di rumah yang bersangkutan.

KPK pada Kamis ini, juga menggeledah kantor Dinas PUPKP dan kantor Bagian Layanan Pengadaan (BLP) Kota Yogyakarta.

"Untuk penggeledahan hari ini, yang kami sita adalah dokumen-dokumen terkait dengan proyek-proyek yang ada di sana," kata Febri seperti dilansir Antara.

Penggeledahan terkait kasus itu, juga dilakukan di Solo, Rabu 21 Agustus 2019, pada dua lokasi masing-masing PT Kusuma Chandra dan kantor PT Mataram Mandiri.

"Dari lokasi, kami menyita sejumlah dokumen-dokumen proyek yang ditangani oleh dua perusahaan tersebut," jelas Febri di Gedung KPK.

 

2 dari 2 halaman

3 Tersangka

KPK telah menetapkan tiga tersangka terkait kasus tersebut, yakni Direktur Utama PT Manira Arta Mandiri (Mataram) Gabriella Yuan Ana (GYA) dan jaksa di Kejari Yogyakarta atau anggota Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan, dan Pembangunan Daerah (TP4D) Eka Safitra (ESF), dan jaksa di Kejari Surakarta Satriawan Sulaksono (SSL).

Dalam konstruksi perkara disebutkan bahwa jaksa Eka diduga menerima sekitar Rp221 juta dari tiga kali realisasi pemberian uang.

Pemberian uang tersebut terkait fee yang sudah disepakati sebesar 5 persen dari nilai proyek Rp8,3 miliar terkait proyek rehabilitasi saluran air hujan di Jalan Supomo pada Dinas PUPKP Kota Yogyakarta.

Proyek infrastruktur tersebut dikawal oleh TP4D dari Kejaksaan Negeri Yogyakarta.

Salah satu anggota TP4D ini adalah Eka. Eka memiliki kenalan sesama jaksa di Kejaksaan Negeri Surakarta, yaitu Satriawan. Satriawan kemudian mengenalkan Eka kepada Gabriella, pihak yang akan mengikuti lelang proyek di Dinas PUPKP.

Pemberian pertama, pada 16 April 2019 sebesar Rp10 juta, pada 15 Juni 2019 sebesar Rp100.870.000 yang merupakan realisasi dari 1,5 persen dari total komitmen fee secara keseluruhan, dan pada 19 Agustus 2019 sebesar Rp110.870.000 atau 1,5 persen dari nilai proyek yang juga bagian dari tahapan memenuhi realisasi komitmen fee secara keseluruhan.

Sedangkan sisa fee 2 persen direncanakan akan diberikan setelah pencairan uang muka pada minggu keempat bulan Agustus 2019.

Tragedi Kabut Asap
Loading
Artikel Selanjutnya
ICW Sebut Tahun 2019 Paket Lengkap Pelemahan KPK
Artikel Selanjutnya
Demo depan KPK, Massa Berseragam PMII Bakar Ban hingga Lempar Telur