PDIP Surabaya Tunggu Putusan DPP Soal Jabatan Ketua DPRD

Liputan6.com, Surabaya - Siapa sosok yang akan mengisi posisi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Surabaya hingga kini masih menjadi tanda tanya. PDI Perjuangan, yang menjadi partai dengan peroleha suara terbanyak hingga kini belum mementukan siapa sosok yang akan duduk di kursi tersebut. 

Sejauh ini, sudah ada empat nama yang mencuat sebagai calon ketua DPRD Surabaya dari PDI Perjuangan. Mereka adalah Adi Sutarwijono, Baktiono, Dyah Katarina, dan Syaifuddin Zuhri.

Nama terakhir, Syaifuddin Zuhri, yang kini menjabat sebagai menjadi salah satu calon potensial sebagai jalan tengah di antara faksi-faksi di tubuh partai banteng tersebut. 

Munculnya nama SYaifuddin juga diamini Sekretaris DPD PDIP Jawa Timur Sri Untari. Dia mengakui bahwa nama Syaifuddin muncul sebagai representasi pengurus sebelumnya. Sebab, dia sejatinya digadang-gadang sebagai calon ketua DPRD oleh pengurus sebelumnya.

"Iya, diusulkan. DPD juga mengajukan usulan. Tapi, keputusan tetap di DPP,” kata Untari kepada media.

Untari mengatakan, usulan-usulan dari daerah akan ditampung di pusat. Selanjutnya, partai akan melakukan seleksi. Mulai dari seleksi administrasi hingga fit and proper test di Jakarta.

"Keputusan DPP  mutlak,” kata dia.

Sementara itu, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini belum mau mengeluarkan pendapatnya secara terbuka terkait pemilihan Ketua DPRD di internal partainya.

Dia memilih untuk tidak mau berada dalam pusaran perebutan ketua dewan itu. Dia menyerahkannya pada mekanisme di internal partai.

"Itu bukan tugasku di situ. Aku tak mau kalau bukan tugasku ikut-ikut, nanti jadinya enggak keruan,” kata Risma setelah menjadi inspektur upacara di balai kota, 17 Agustus 2019.  

Dia menjelaskan, di DPP PDI Perjuangan itu dirinya menjadi ketua bidang kebudayaan. Yang diurusi memang bukan hanya kesenian, melainkan juga kebudayaan secara lebih luas. Mulai potensi-potensi kebudayaan di tiap daerah hingga budaya dalam konteks kegiatan sehari-hari. Misalnya, budaya disiplin, budaya kerja, dan budaya kebersihan.

Dalam kondisi seperti itu, Risma menilai bahwa urusan menentukan ketua DPRD Surabaya bukan bidangnya.

"Saya juga tak ingin terjebak di yang bukan urusanku. Aku tak pengin yang bukan urusanku, aku ya ndak mau,” tegas dia.