Sukses

Golkar Dinilai Bisa Ikuti Langkah PDIP dan PKB Percepat Munas

Liputan6.com, Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mempercepat Kongres menjadi Agustus 2019, yang seharusnya digelar pada awal 2020. Langkah itu diikuti PKB, dengan melangsungkan kongres yang seharusnya September 2019 menjadi Agustus. Golkar pun disebut bisa saja mengikuti kedua partai ini.

Pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, jika Golkar mempercepat Munas, maka mempermudah koordinasi dan memberi kepastian kepada Joko Widodo-Ma'ruf Amin dalam menjalankan roda pemerintahan.

"Lebih cepat tentu lebih baik. Kalau lambat, koordinasinya tentu akan susah juga ke depan. Ketum kan bisa ganti lagi. Tapi kalau sebelum pelantikan pemerintah, terpilih ketum baru, tentu akan lebih jelas apa yang akan diperjuangkan, bagaimana role model koalisinya, kue-kue kekuasaannya. Akan lebih enak membaginya," kata Pangi saat dihubungi, Kamis (11/7/2019).

Dia memandang, banyaknya partai mempercepat musyawarah, akan memberikan kepastian kepada Jokowi-Ma'ruf. PDI Perjuangan, PKB contohnya, sudah bisa merekomendasikan menteri-menteri dan menyusun pimpinan di parlemen.

"Tidak akan ada lagi tarik menarik kepentingan, tapi kalau munas setelah pelantikan, ganti ketum, tidak ada kepastian," jelas Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting ini.

Menurut dia, ketua umum partai politik koalisi pemerintah berhak menentukan siapa-siapa orangnya yang duduk di kabinet. Karena itu, Golkar harus memberi kepastian kepada Jokowi-Ma'ruf agar tidak terjadi reshuffle di tengah jalan.

"Artinya ketum baru nanti adalah ketum yang benar. Nama-nama yang diusulkan tidak lagi diutak-atik. Menteri-menteri itu tidak diganggu karena itu sudah hasil konvensi," pungkasnya.

 

2 dari 2 halaman

Jokowi Tak Ikut Campur

Sebelumnya, Jokowi menegaskan dirinya tak mau ikut campur urusan Munas Partai Golkar. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mempersilahkan partai koalisi pendukungnya yang ingin menggelar Munas ataupun Muktamar.

"Munas silahkan munas, mau muktamar silahkan muktamar, mau kongres silahkan kongres," ucap Jokowi di Taman Nasional Komodo Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kamis (11/7/2019).

Dia menilai bukan kapasitasnya sebagai Presiden untuk berbicara soal Munas Golkar. Dia meminta agar urusan munas, muktamar dan kongres ditanyakan langsung kepada pimpinan partai politik.

Loading
Artikel Selanjutnya
Pengamat: Golkar Harus Tumbuhkan Tradisi Demokrasi Internal
Artikel Selanjutnya
Belum Ada Pembahasan Kabinet, Megawati: Lagi Heboh Urus Kongres