Wiranto: Jakarta Besok Aman, Jangan Ada yang Menakut-nakuti

Sebelumnya Polri sudah berkoordinasi dengan Polda di daerah-daerah sekitar Jakarta dan daerah lainnya untuk mempersuasi massa supaya tak datang ke Jakarta.

Hal itu untuk mencegah terjadinya kerusuhan saat Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang putusan sengketa hasil Pilpres 2019 pada 27 Juni.

"Sudah ada, ada. Itu Polda-Polda penyangga sudah menggunakan pendekatan-pendekatan secara persuasif juga. Juga sudah melakukan langkah-langkah dalam apa untuk mitigasi dan mengantisipasi massa dari luar Jakarta yang masuk ke Jakarta. Tapi kita sudah monitor ada beberapa massa yang dari luar Jakarta sudah masuk terus kita imbau juga agar sama-sama menjag situasi kondusif yang ada di Jakarta," kata Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di Kantor Humad Mabes Polri, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Rabu (26/6/2019).

Dedi menyapaikan, massa tidak diperkenankan untuk menggelar demonstrasi di depan atau area sekitar Gedung MK. Menurutnya, hal itu perlu dilakukan demi menjaga kondusifitas proses persidangan di dalam MK.

Meskipun begitu, massa diperkenankan untuk menggelar demonstrasi di luar area Gedung MK, seperti di Bawaslu dan Patung Kuda atau sekitar Monas.

"Tidak ada (larangan demonstrasi), ya pokonya di depan MK dan di titik-titik yang mengganggu proses dinamika sindang yang ada di MK itu ndak boleh. Itu bahwa proses dinamika yang terjadi di dalam MK maupun di sekitar MK itu betul-betul clear," ucap Dedi.