Keresahan Senior Partai Demokrat Usai Pemilu 2019

Politisi Senior Partai Demokrat Tetap Dukung Koalisi Prabowo-Sandi — Politisi senior Partai Demokrat (PD) Max Sopacua (tengah) didampingi politisi-politisi senior PD lainnya yang tergabung dalam Gerakan Moral Penyelamatan Partai Demokrat (GMPPD) memberikan keterangan pers terkait koalisi Partai Demokrat di Jakarta Pusat, Kamis (13/6/2019). (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Sejumlah politikus senior Partai Demokrat membentuk Gerakan Moral Penyelamatan Partai Demokrat (GMPPD). Gerakan itu digagas Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Max Sopacua, bersama pendiri Partai Demokrat Ahmad Mubarok, Sahat, dan Dewan Pengawas Demokrat Isak.

Mereka khawatir dengan kondisi Partai Demokrat yang mengalami penurunan suara hingga mendapatkan 7,77 persen pada Pemilu 2019 atau peringkat ketujuh. Padahal, Demokrat merupakan partai penguasa selama dua periode Susilo Bambang Yudhoyono menjadi presiden.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Wasekjen Partai Demokrat Rachlan Nashidik meminta Prabowo dan Jokowi membubarkan koalisinya. Pernyataan ini ditentang oleh para petinggi BPN dan TKN.

2 dari 3 halaman

Salahkan 3 Kader

Max Sopacua menyalahkan tiga kader yang dinilai membuat suara Partai Demokrat jatuh. Kader yang dimaksud adalah Wasekjen Rachland Nashidik, Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Ferdinand Hutahaean, dan mantan Wasekjen Andi Arief.

Menurut Max, pernyataan yang dikeluarkan ketiganya di media sosial maupun media massa membuat gaduh. Apalagi seakan pernyataan ketiganya mengatasnamakan Partai Demokrat. Pernyataan ketiga orang itu dinilai memberikan dampak terhadap suara partai di Pemilu 2019.

"Jadi‎ persoalan yang kita hadapi sekarang adanya statement-statement menggunakan partai Demokrat yang tidak sejalan dengan rakyat," kata Max.

Max menilai, pernyataan Rachland, Andi, dan Ferdinand tidak sesuai marwah, karakter dan jati diri partai. Apalagi, Partai Demokrat dianggap dibenturkan dengan kelompok ulama dan umat.

"Akibatnya sebagian besar hasil pemilu karena kemampuan para caleg, sehinga masyarakat memilih partai Demokrat berpindah ke partai," ucap anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat itu.

Salah satu pernyataan yang dia kecam adalah pendapat koalisi harus bubar yang disampaikan oleh Rachland. Menurut Max, hal itu melenceng lantaran Demokrat masih bersama capres 02 Prabowo-Sandiaga menghadapi gugatan di Mahkamah Konstitusi.

"Koalisi akan bubar dengan sendirinya, koalisi harus bubar pada akhirnya tapi jangan menninggalkan gelanggang saat orang lagi bermain tinju," kata dia.

3 dari 3 halaman

Dorong Kongres Luar Biasa

Gerakan Moral Penyelamatan Partai Demokrat (GMPPD) yang digagas Max Sopacua dan kawan-kawan, memiliki tujuan akhir untuk mendorong Kongres Luar Biasa. Gerakan tersebut dibentuk untuk menyelamatkan Partai Demokrat yang dianggap mengkhawatirkan karena menjadi partai papan tengah dengan perolehan suara 7,77 persen pada Pemilu 2019.

"Apakah ujungnya KLB (Kongres Luar Biasa), bisa saja terjadi," ujar Max Sopacua.

KLB itu dimaksudkan untuk merombak kepengurusan Partai Demokrat saat ini. Max berharap dengan adanya perubahan tatanan kepengurusan bisa membawa Demokrat kembali ke khitahnya.

"Tatanan organisasi itu baik jika SDM-nya baik, kalau SDM baik ada perubahan-perubahan," imbuhnya.

Menurut Max, adanya perubahan kepengurusan dalam tubuh Demokrat pun tidak sulit. Dengan KLB, Susilo Bambang Yudhoyono yang tengah memimpin partai bisa secara resmi menyerahkan tongkat kepemimpinan kepada putra sulungnya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)

"Kalau KLB tidak susah-susah, pak SBY tinggal menyerahkan kepada Agus Harimurti untuk memimpin partai ini," ucapnya.

Berdasarkan pres rilis, GMPPD menetapkan momentum puncak untuk mendorong penyelenggaraan KLB paling lambat pada 9 September 2019. Tanggal itu diambil karena usai Pemilu 2019 dan sebelum Pilkada serentak 2020.

Reporter: Ahda Bayhaqi