Sandiaga Ingin Ancaman Pembunuhan 4 Pejabat Negara Dinvestigasi

Sandiaga Uno Tinjau Relawan Penghitungan C1 di Tangerang Selatan — Cawapres 02 Sandiaga Uno saat meninjau kegiatan relawan dari Ruang Sandi yang sedang meng-input form C1 hasil pencoblosan di Insomniak Caffe and Lounge di Jalan Tarumanegara, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Kamis (25/4). (merdeka.com/Arie Basuki)

Liputan6.com, Jakarta - Cawapres nomor urut 02 Sandiaga Salahuddin Uno meminta ancaman kepada empat pejabat negara yang akan dibunuh diinvestigasi secara mendalam. Dia menilai perencanaan pembunuhan sudah melanggar hukum.

"Menurut saya harus diungkap kepada publik harus diinvestigasi, dan mengancam pejabat negara itu, merencanakannya itu sudah masuk dalam pelanggaran hukum," kata Sandiaga di media center Prabowo-Sandi, Jakarta Selatan, Rabu 29 Mei 2019.

Sandiaga ingin hal tersebut harus ditindaklanjuti dan diungkapkan kepada publik secara transparan. Menurut eks Wakil Gubernur DKI Jakarta itu, pejabat publik harus dilindungi.

"Harus kita pastikan tindak kekerasan mengancam seperti itu tidak mendapatkan tempat di demokrasi kita, bangsa dan bernegara di Indonesia," imbuh Sandiaga.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian membeberkan nama empat tokoh yang jadi target para pembunuh bayaran. Pertama, Menko Polhukam Wiranto, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal Budi Gunawan dan terakhir adalah staf khusus presiden bidang intelijen dan keamanan, Goris Mere.

"Pak Wiranto, Pak Luhut, yang ketiga Kabin (Budi Gunawan), keempat Pak Goris Mere," ujar Tito di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa 28 Mei 2019.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Polisi telah menangkap kelompok penyusup dalam aksi damai di Jakarta 21-22 Mei yang berakhir dengan kerusuhan. Enam ditetapkan sebagai tersangka yang melakukan jual beli senjata api ilegal. Mereka juga berencana membunuh tokoh nasional dan pimpinan l...

2 dari 2 halaman

Juga Akan Bunuh Pimpinan Lembaga Survei

DPD Bahas Evaluasi Pemilu Bersama Kapolri hingga Panglima TNI — Kapolri Jenderal Tito Karnavian (tengah) bersama Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto (kiri) saat raker dengan Komite I DPD RI di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (7/5/2019). Meski agenda evaluasi Pemilu 2019, namun tak ada perwakilan KPU dan Bawaslu yang diundang DPD. (Liputan6.com/JohanTallo)

Selain menargetkan empat tokoh nasional, kelompok yang menunggangi aksi 21-22 Mei ini berencana membunuh pimpinan lembaga survei. Namun Tito tidak menyebutkan nama pimpinan lembaga survei yang dimaksud.

"Yang survei saya tidak mau sebut," singkat Kapolri.

Reporter: Muhammad Genantan Saputra