Sukses

Pengamat: Golkar Harus Tumbuhkan Tradisi Demokrasi Internal

Liputan6.com, Jakarta - Pengamat Politik Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti menyatakan, Partai Golkar harus menumbuhkan tradisi demokrasi dalam internal mereka. Kader harus diberi kebebasan untuk memilih siapapun yang terbaik dalam pemilihan ketua umum di Munas nanti.

"Berilah kesempatan semua DPD atau siapapun untuk menyatakan dukungan terbuka kepada si A maupun si B, enggak perlu diberi sanksi atau dintimidasi," kata Ray Rangkuti di Jakarta, Kamis (11/7/2019).

Namun, kata Ray, para Ketua DPD II tersebut menyatakan dukungan pada salah satu calon di Munas harus berdasarkan keputusan bersama dengan strukutur dibawahnya. Kalaupun dukungan belum disepakati maka atas nama pribadi, tidak boleh membawa nama organisasi yang dipimpin.

"Jadi kalau dia sudah melakukan proses demokratisasi di bawah, dia menghimpun pendapat-pendapat dari berbagai DPC, ranting, gak boleh diabaikan harus disampaikan secara organisasi," katanya.

Bila pun terjadi pelanggaran, misalnya membawa nama organisasi tanpa persetujuan dari bawah, menurut Ray, harus diproses lewat mekanisme organisasi. Bukan malah langsung diberi sanksi dengan pencopotan.

Sementara itu, Koordinator Barisan Pemuda Partai Golkar (BPPG), Abdul Aziz mengatakan, pencopotan sejumlah ketua DPD II Golkar di Maluku akibat mendukung Bambang Soesatyo (Bamsoet) itu benar-benar mencoreng internal Partai Golkar.

“Menurut saya Golkar justru saat ini sedang memberikan tontonan yang sangat memalukan di mata publik," ujar Aziz di Jakarta, Rabu 10 Juli.

Menurutnya, dukung-mendukung calon ketua umum sudah diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golkar.

"Tapi kalau semua yang bebeda malah diberangus justru di sinilah kita dapat melihat kelemahan dalam pola kepemimpinan yang dimainkan petahana,” imbuh loyalis Bamsoet ini.

 

2 dari 2 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Loading
Artikel Selanjutnya
MK Bolehkan Eks Koruptor Maju Pilkada, Golkar: Kita Ingin yang Bersih
Artikel Selanjutnya
Golkar Tak Sepakat Pemerintahan Jokowi Dicap Oligarki