Wiranto: Pemerintah Akan Lebih Tegas untuk Take Down Medsos yang Menghasut

Liputan6.com, Jakarta - Dalam Rapat Koordinasi Terbatas, Senin 6 Mei 2019 kemarin, Menko Polhukam Wiranto sempat mewacanakan dibentuknya Tim Hukum Nasional, yang mengkaji setiap ucapan, tindakan, sampai pemikiran para tokoh-tokoh, yang dianggap menyimpang dari ketentuan hukum.

Dia pun menjelaskan apa yang dimaksud dengan hal tersebut. Menurut dia, tim itu bukan berskala nasional. Namun tim bantuan di bidang hukum yang akan mensupervisi langkah-langkah koordinasi dari Kemenko Polhukam.

"Jadi tim bantuan hukum yang akan membantu Kemenko Polhukam dalam rangka sinkronisasi, harmonisasi dan pengendalian masalah hukum dan keamanan nasional," ucap Wiranto di kantornya, Jakarta, Selasa (7/5/2019).

Menurut dia, hal ini sudah dibicarakan oleh para akademisi dan ahli. Sehingga, akan dikaji oleh tim hukum yang kemudian akan ada tindaklanjutnya. Karena mengkaji apa yang disampaikan oleh seseorang itu tak mudah.

"Kalau mereka mengatakan, 'oke pak sudah melanggar hukum itu,' oke kita bertindak. Jadi kita kompromikan. Nanti kalau kita langsung tindak, nanti dituduh lagi, Pemerintah Pak Jokowi diktaktor, kembali ke orde baru," jelas Wiranto.

Dia menegaskan, sekarang ini, banyak sekali di media sosial yang berisi ujaran kebencian, radikalisme, dan hasutan. Wiranto menjelaskan, ada total 700 ribu akun yang di-take down olehnya.

"Makannya saya bilang kemarin, pemerintah akan lebih tegas lagi men-take down medsos yang nyata-nyata sudah menghasut, sudah melanggar hukum dan sebagainya," ungkap Wiranto.