Soal Pembebasan Lahan Pembangunan Tol Kunciran-Bandara, Anggota DPR Ini Siapkan Pengacara

Soal Pembebasan Lahan Pembangunan Tol Kunciran-Bandara, Anggota DPR RI Siapkan Pengacara — Warga di RT 02/01 Kelurahan Jurumudi, Kecamatan Benda Kota Tangerang, mengeluhkan pembebasan lahan untuk pembangunan Jalan Tol Kunciran-Bandara Soekarno Hatta kepada Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Marinus Gea.

Liputan6.com, Tangerang Warga di RT 02/01 Kelurahan Jurumudi, Kecamatan Benda Kota Tangerang, mengeluhkan pembebasan lahan untuk pembangunan Jalan Tol Kunciran-Bandara Soekarno Hatta kepada Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Marinus Gea.

Marinus Gea yang hadir bersama anggota DPRD Kota Tangerang, Supardi langsung disodorkan sejumlah persoalan oleh warga setempat. Dalam kunjungan tersebut, politisi PDI Perjuangan itu banyak mendengar keluhan terkait rendahnya harga tanah yang ditawarkan tim appraisal kepada warga.

Bahkan oknum petugas pengadilan, pengacara tim pembebas lahan dan beberapa oknum lain diduga kerap melakukan pemaksaan. Menanggapi keluhan tersebut, Marinus Gea menyatakan apa yang disampaikan oleh para petugas kepada warga terkait pembebasan lahan tidak merepresentasikan pemerintahan Presiden Jokowi.

Menurutnya, berkali-kali Presiden Jokowi selalu menyampaikan terkait pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur selalu mengedepankan ganti untung. "Jangan sampai ibaratnya seperti warga jual kambing dapat ayam. Tetapi, pemerintah akan membeli ayam warga seharga kambing," tuturnya.

Untuk itu, calon anggota legislatif DPR RI nomor urut 4 dari PDI Perjuangan itu menambahkan, apabila ada oknum-oknum yang mencoba melakukan tindakan yang kurang baik, bukanlah mencerminkan tindakan pemerintah.

"Pemerintah tentunya tidak akan berani menindas warganya sendiri. Saya khawatir ini hanya ulah segelintir oknum yang mencari keuntungan atas persoalan ini," tegasnya.

Marinus menegaskan, dalam waktu dekat dia akan mengumpulkan tim lawyer untuk membantu menyelesaikan persoalan pembebasan lahan ini.

"Jadi masalahnya sudah begitu kompleks, ada yang uangnya ditahan oleh pengadilan, ada juga yang belum bersedia menyerahkan lahan dan masih banyak lagi. Jadi perlu kita pelajari terlebih dahulu," ujarnya.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Preseden mengundang Nurhalimah wanita yang menemuinya saat peresmian tol Tans Sumatra. Nurhalimah memprotes proses pembebasan lahannya dalam pembangunan tol Trans sumatra

2 dari 2 halaman

Cuhatan Warga

Sementara Dedi Sutrisno (39) salah satu korban pembebasan lahan mengaku, dia bersama 27 kepala keluarga lain masih ingin bertahan. "Saat ini harga yang ditawarkan oleh tim appraisal untuk satu meter tanah seharga Rp 2,6 juta. Kami ingin diangka Rp 6,5 juta untuk permeternya," tegas Dedi.

Alasan Dedi bukan tanpa sebab, pasalnya para tetangga di kampung sebelah menjual tanah mereka dengan nilai Rp 10 juta per meter.

"Kami tidak ada niatan menghalangi program pemerintah, kami hanya ingin dimanusiakan, jangan sampai ketika pindah dari sini kami tak punya rumah," katanya.