Sukses

Mahfud Md Beberkan Peristiwa yang Menganggu Pemilu 2019

Liputan6.com, Banyuwangi - Ketua Gerakan Suluh Kebangsaan, Mahfud Md mengaku tidak asal bicara saat menyampaikan adanya sejumlah gejala gangguan jelang Pemilu dan Pilpres 2019.

"Saya bilang sekarang ada gejala gangguan pemilu. Gangguan untuk menyebabkan pemilu ini kacau. Saya dua hari diprotes buktinya apa, laporkan ke polisi," tutur Mahfud saat dialog kebangsaan di Bayuwangi, Jawa Timur, Jumat (22/2/2019).

Mahfud kemudian membeberkan sejumlah gejala gangguan tersebut. Pertama terkait ledakan yang terjadi di sekitaran lokasi debat capres kedua.

"Ada bom di Jakarta pada saat debat calon presiden kemarin. Di Jateng ada kekacauan pembakaran mobil dan motor. Polanya sama, jamnya sama, kalau ketangkap ngakunya iseng. Di tempat lain kejadian terjadi lagi. Saya dua minggu lalu bertemu Kapolri, ada 27 kasus macam itu dan setiap saat bertambah," jelas Mahfud Md.

Kedua terkait maraknya berita bohong atau hoaks terkait Pilpres 2019 yang tersebar masif hingga menyebabkan keresahan di masyarakat.

"Disebar-sebarkan sampai masyarakat bertanya-tanya. Bilang enggak ada gunanya pemilu karena surat-suaranya sudah dicoblos tujuh kontainer. Enggak ada gunanya pemilu, Ahok nanti akan gantikan Ma'ruf Amin," kata Mahfud.

Gejala gangguan penyelenggaraan Pilpres 2019 yang ketiga adalah terkait kredibilitas Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu. Argumentasinya pun dinilai tidak sesuai dengan logika dan fakta.

Pasalnya, pemerintah dituduh mengatur kerja KPU. Sementara lembaga independen tersebut kini dibentuk oleh partai politik.

"Bilangnya KPU didikte pemerintah. Saya pastikan tidak. Itu merongrong kredibilitas KPU. Ada kisi-kisi ribut, katanya pemerintah yang atur. Ternyata paslon dua yang minta. Akhirnya kemarin nggak pakai kisi-kisi diturutin, KPU dikritik lagi enggak usah pakai topik langsung debat saja. Nah kalau saya ditanya ya itu tiga hal ini," Mahfud menandaskan.

2 dari 3 halaman

Hentikan Permusuhan

Mahfud juga meminta semua pihak untuk menghentikan permusuhan hingga usai pencoblosan pada 17 April 2019.

"Tunggu saja hasilnya karena siapa pun yang menang harus ditaati. Apabila terdapat kecurangan, ada jalur hukumnya di Mahkamah Konstitusi (MK)," kata Mahfud seperti dilansir dari Antara.

Dia menekankan agar masyarakat tidak menyebar hoaks yang dapat memperkeruh suasan jelang pemilu.

"Berdemokrasi ini dengan tertib. Jangan melempar hoaks, mari jadikan pemilu sebagai pesta demokrasi yang benar-benar sebagai pesta karena pesta itu menyenangkan dan tidak ada yang menakutkan," kata dia.

Mahfud mengimbau semua pihak bersatu dan memilih calon pemimpin sesuai dengan hati nurani masing-masing karena memilih calon pemimpin dan wakil rakyat tersebut merupakan agenda lima tahunan. Namun, ikatan persaudaraan bangsa Indonesia untuk selamanya.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

MRT Segera Terintegrasi dengan Transjakarta
Loading
Artikel Selanjutnya
Gudang KPU Sleman Tak Cukup Tampung Logistik Pemilu 2019
Artikel Selanjutnya
KPU Ende: 38 Kotak Suara Pemilu 2019, Rusak