Brasil Tolak Dubes RI Usai Warganya Dihukum Mati 3 Tahun Lalu

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia sangat menyesalkan tindakan Pemerintah Brasil yang menunda secara mendadak penyerahan surat kepercayaan kepada Toto. Cara itu dinilai suatu tindakan yang tidak dapat diterima Indonesia.

Bahkan Presiden Jokowi menilai, tindakan Presiden Brasil Dilma Rousseff sebagai sikap tak lazim dilakukan kepala negara. Tindakan itu dianggap sebagai sifat yang jauh dari tata krama.

“Ya kalau hal-hal seperti itu menurut saya sebuah tata krama yang tidak lazim,” kata Presiden Jokowi di Banten, Senin 23 Februari 2015.

Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengaku Presiden Joko Widodo langsung meneleponnya selama satu jam setelah Presiden Rousseff menolak surat kepercayaan dari Duta Besar Republik Indonesia untuk Brasil Toto Riyanto. Saat itu juga, menurut Kalla, Presiden Jokowi langsung minta Dubes Toto ditarik kembali.

"Saya langsung berkomunikasi dengan Menteri Luar Negeri (Retno Lestari P. Marsudi) untuk langsung menarik Dubes. Kejadian itu Jumat, 20 Februari 2015, jam 09.00 waktu Brasil atau jam 21.00 WIB. Pada jam 22.00 WIB, kami sudah putuskan tarik," kata JK di kantornya, Senin, 23 Februari 2015.

Menurut JK, hubungan RI dengan Brasil menjadi dingin. Indonesia juga mempertimbangkan penundaan pembelian alat utama sistem pertahanan dari Brasil.

Kejadian ini muncul di tengah rencana Indonesia mengeksekusi terpidana mati kasus narkoba. Marco Archer Cardoso Moreira, warga Brasil, dihukum mati pada 17 Januari 2015 setelah permohonan grasinya ditolak Presiden Jokowi.

Presiden Brasil Dilma Rousseff mengaitkan sikapnya itu dengan keputusan Pemerintah RI yang mengeksekusi terpidana mati narkoba, termasuk seorang warga Brasil di Indonesia, Marco Archer.

Dia mengaku kaget dan menilai hukuman itu kejam. Rousseff bahkan menarik dubesnya pulang untuk konsultasi.

"Hubungan antara kedua negara akan terpengaruh," kata presiden Rousseff seperti diberitakan BBC.

Rousseff mengatakan dia telah mengajukan permohonan pengampunan (grasi) pada Jumat, tetapi ditolak Presiden Joko Widodo.

Kepada Jokowi, dia mengungkapkan, pihaknya menghormati kedaulatan dan sistem hukum di Indonesia. Namun sebagai seorang ibu dan kepala negara dia mengajukan permohonan itu dengan alasan kemanusiaan.

Brasil mengatakan Jokowi memahami kepedulian presiden Brasil tetapi dia tidak dapat mengubah hukuman karena seluruh proses hukum telah dijalani.

Sesuai hukum di Indonesia, proses pelaksanaan hukuman mati adalah sah. Sikap tegas Jokowi dan langkah cepat Kejaksaan melakukan eksekusi dianggap sudah tepat.

Namun begitu, Rousseff berharap pemerintah Indonesia dapat mengubah peraturan tersebut. Ini agar hubungannya dengan Indonesia tetap baik.

Rousseff menjelaskan, yang dilakukannya adalah sedikit memperlambat penerimaan surat kepercayaan. “Tidak lebih dari itu,” tegasnya.

Pada Minggu 18 Januari 2015, Indonesia telah menghukuman mati terhadap 6 terpidana kasus narkoba. Mereka adalah Namaona Denis (48) WN Malawi, Marco Archer Cardoso Moreira (52), WN Brasil.

Selain itu, Daniel Enemuo (38) WN Nigeria, Ang Kiem Soei alias Kim Ho alias Ance Tahir alias Tommi Wijaya (62), WNI, Tran Thi Bich Hanh (WN Vietnam), dan Rani Andriani alias Melisa Aprilia (WNI), WNI.

Selanjutnya eksekusi hukuman mati selanjutnya dilangsungkan pada Selasa 28 April 2015 atau Rabu 29 April 2015 dini hari. Ada sembilan terpidana mati kasus narkoba, termasuk warga negara Brasil, Rodrigo Gularte, yang berhadapan dengan juru tembak.

Setelah sempat panas dingin, hubungan Indonesia dan Brasil akhirnya hangat kembali. Dalam seremoni pada 5 November 2015 Rabu siang waktu setempat di Ibu Kota Brasilia, Dubes Toto lancar menyerahkan surat tugas itu bersama 21 dubes negara lain.

Kementerian Luar Negeri lega karena Brasil akhirnya bersedia menormalisasi hubungan dengan RI.

"Ini merupakan langkah positif untuk membangun hubungan bilateral yang baik," kata Juru Bicara Kemenlu Arrmanatha Nasir.

Saksikan video pilihan berikut ini: