Syarat Ormas yang Bisa Terima Dana Pembangunan DKI Jakarta

Pemprov DKI Jakarta Segera Ambil Alih Pengelolaan Air dari Swasta — Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberi keterangan terkait pengambilalihan pengelolaan air, Gedung Balai Kota Jakarta, Senin (11/2). Pemprov DKI akan mengambil alih pengelolaan air dari PT Aetra Air Jakarta dan PT PALYJA. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan memberi anggaran dana kepada organisasi kemasyarakatan untuk melakukan pembangunan. Namun demikian, tidak sembarangan ormas bisa mendapatkan dana pembanguna tersebut.

Pelaksana Tugas Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta Taufan Bakri mengatakan untuk organisasi kemasyarakatan (ormas) yang menerima dana untuk pembangunan harus mempunyai kemampuan ataupun keahlian.

"Bisa kalau punya kemampuan di bidang tertentu. Enggak bisa sembarangan (ormas)," kata Taufan saat dihubungi, Jumat, 15 Februari 2019.

Taufan juga menyebut, untuk pengelolaan dana pembangunan hanya diserahkan kepada ormas yang telah memiliki badan hukum ataupun yang telah terdaftar. Baik sebagai binaan dari satuan kerja perangkat daerah serta unit kerja perangkat daerah.

Nantinya, lanjut dia, ormas dapat mengajukam proposal kegiatan dalam setiap pelaksanaanya. Dan untuk pengawasannya dilakukan sejak pengajuan proposal.

"Pengawasan melekat, yang diberikan dana itu harus kita monitoring," ucap dia.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Presiden Jokowi beserta Gubernur DKi Anies Baswedan melakukan kunjungan ke proyek MRT Jakarta. Keduanya nampak akbar dan terlihat tertawa bersama.

2 dari 2 halaman

Sesuai Aturan

Sementara itu, Gubernur Anies Baswedan mengatakan, pemberian dana pembangunan kepada ormas sudah berdasarkan aturan yang telah ditetapkan pemerintah pusat.

Yakni, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Dia menyatakan organisasi masyarakat yang dimaksud yaitu pengurus karang taruna, RT, RW ataupun kelurahan.

"Jadi LMK, Karang Taruna, PKK, itu organisasi kemasyarakatan. Kalau tanya peraturan ini, jangan sama Gubernur DKI, tanya sama pemerintah pusat," kata Anies di Matraman, Jakarta Timur, Jumat, 15 Februari 2019.

Anies-Muhaimin Hadiri Langsung Sidang Perdana PHPU di Mahkamah Konstitusi

Calon Wakil Presiden nomor urut 1 yang juga Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, dan Ketua Dewan Syuro Salim Segaf Al Jufri (kiri ke kanan) bersiap memberikan keterangan usai melakukan pertemuan secara tertutup di Jakarta, Jumat (23/2/2024). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Anies Baswedan
Tokoh
Anies Baswedan pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia ke-29 pernah menjadi rektor termuda se-Indonesia
Lihat Selengkapnya
Anies Baswedan
Dana pembangunan