HEADLINE: Ribuan Caleg Rahasiakan Data Pribadi, Ada Sanksinya?

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sendiri punya alasan mengapa pihaknya tidak mengumumkan nama-nama caleg yang merahasiakan data pribadinya. Komisioner KPU Ilham Saputra menyatakan, caleg berhak tidak membuka identitas pribadinya.

"Caleg memiliki privasi untuk memilih tidak mengisi data diri. Mereka dijamin UU untuk tidak di-publish," kata Ilham, Jumat (8/2/2019).

Ilham menyatakan, tidak ada peraturan KPU yang melarang caleg merahasiakan data pribadinya. Selain itu, KPU juga terikat dengan undang-undang lain, yakni UU Keterbukaan Informasi Publik

"Coba lihat Pasal 17 itu informasi pribadi termasuk hal yang dikecualikan. KPU kan melihat UU lain, ketika pemilu kan bukan hanya soal pemilu saja, ada juga privasi yang enggak boleh," katanya.

KPU, kata dia, hanya bisa mendorong caleg membuka diri dan meminta koordinasi dengan parpol pengusungnya.

"Biar masyarakat nanti yang menilai caleg tersebut," kata dia.

Senada, Ketua KPU Arief Budiman menyebut tak ada sanksi apa pun bagi caleg yang menutup data diri.

"Enggak ada sanksi," singkat Arief di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta Pusat, Jumat (8/2/2019).

Arief menyerahkan pada masyarakat untuk menilai apakah caleg yang menutup diri pantas untuk dipilih atau tidak.

"Biar nanti masyarakat nilai, oh ternyata si A enggak mau dibuka datanya, oh si B mau dibuka datanya," katanya.

Menurut Arief, adanya akses untuk melihat data diri caleg bagian dari pendidikan politik.

"Biar masyarakat menilai ada partai yang membuka datanya, ada yang tidak. Ada calon yang membuka datanya, ada yang tidak," ucapnya.

Arief menegaskan tidak akan mengumumkan daftar caleg yang merahasiakan data diri tersebut. Sebab, semuanya telah ada di situs KPU. "Kamu buka saja di situ," tandasnya.

Mantan Komisioner KPU Hadar Gumay menyayangkan sikap komisi pemilihan tersebut. Menurutnya, sangat penting bagi pemilih untuk mengetahui rekam jejak caleg yang akan dipilih.

"Kita perlu tahu dong, siapa-siapa mereka. Kan kita tidak mau memilih kucing dalam karung," Hadar kepada Liputan6.com, Jumat (8/2/2019).

Hadar menyatakan, KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu, jangan hanya melayani kepentingan partai politik dan calegnya. Menurutnya, justru yang terpenting adalah bagaimana kebutuhan 192 juta pemilih bisa terpenuhi dengan baik. Caranya, dengan memberikan informasi lengkap terkait daftar caleg yang akan dipilih.

"Mengisi data pribadi secara lengkap dan bisa diakses publik itu hal yang paling mendasar. Dari situ bisa kita kembangkan datanya dengan cari-cari dari sumber lain. Googling di internet misalnya. Tapi kalau yang mendasar saja tidak tersedia bagaimana kita tahu mereka," sambungnya.

Hadar mendesak KPU untuk mengumumkan nama-nama caleg yang merahasiakan data pribadinya tersebut. Jika memang KPU tidak bisa mengumumkan nama-nama caleg tersebut karena yang bersangkutan menolak untuk dipublikasi, KPU bisa menggunakan logika terbalik dengan mengumumkan nama-nama caleg yang bersedia diumumkan.

"Di formulir BB.2 memang dicantumkan pernyataan bersedia dipublikasi atau tidak. Umumkan saja yang bersedia, dari situ kan kita tau sebaliknya, caleg-caleg yang tidak mau data pribadinya dipublikasi," katanya.

KPU, kata dia, jangan bersikap kaku dan terkesan tidak punya daya menyikapi kasus ini.

"Kalau caleg eks korupsi saja bisa diumumkan, masa yang begini saja tidak bisa? banyak cara kalau memang sungguh-sungguh," ungkapnya.

Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding punya alasan mengapa caleg tidak mau membeberkan data pribadinya. Menurutnya wajar jika ada caleg yang enggan mengisi lengkap data pribadi, khususnya terkait status khusus pernah jadi napi korupsi atau tidak.

"Ya kalau soal itu pasti tidak mau nyampaikan itu karena itu kan aib, dan akan bisa berpengaruh pada elektabilitas," ujarnya kepada Liputan6.com, Jumat (8/2/2019).

Hanya, Kadir Karding menjamin catatan KPU tersebut tidak berlaku untuk caleg PKB. Menurutnya, caleg di partainya  sangat terbuka dan senang jika diminta untuk membuka ke publik soal jejak rekam mereka.

"Enggak ada masalah, kita ikut aturan KPU saja. Kalau KPU mengatur mengharuskan ya kita membuka. Tetapi semangat kami ingin para caleg di PKB itu terbuka," ungkapnya.

Pihaknya ingin agar sebagai calon pimpinan politik di level masing-masing yang terpilih nantinya adalah betul-betul orang yang memiliki standar.

Terpisah, Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antony menegaskan, partainya sejak awal menginstruksikan para caleg untuk membuka data dirinya secara lengkap kepada masyarakat.

"Silakan dicek, yang belum membuka diri itu dari partai apa sebenarnya. Saya akan membuat instruksi ulang kalau memang ada caleg PSI yang belum buka data dirinya," ungkapnya.

Membuka dan mengisi data secara lengkap, kata dia, adalah bagian komitmen PSI yang selalu mengusung partai antikorupsi dan bebas dari korupsi.

"Ini sudah jadi cita-cita seluruh kader kami," ujarnya.

Para caleg sendiri sepakat agar KPU mengungkap ke publik caleg-caleg yang tidak mau mengisi lengkap data pribadinya.

"Kalau daftar caleg koruptor saja bisa diumumkan, kenapa yang ini tidak sekalian," ujar Aziz Kafia, caleg DPD RI dari DKI Jakarta, Jumat (8/2/2019).

Menurutnya, sudah menjadi hak masyarakat untuk mengetahui rekam jejak dan asal usul pejabat publik yang menjadi wakilnya di pemerintahan.

"Bagaimana ingin membangun tranparansi jika calegnya tidak jujur untuk urusan yang simpel seperti ini," katanya.

Aziz sendiri menegaskan, dirinya sebagai caleg DPD telah mengisi lengkap data pribadi yang dibutuhkan dalam pencalegan.

"Semangat saya ya itu tadi, untuk transparansi dan keterbukaan bersama," ujarnya.

Senada, caleg Partai Gerindra Dapil DKI Jakarta II Biem Benyamin menyatakan, seyogyanya caleg mengisi lengkap data yang disodorkan KPU dalam pencalegan.

"Sebaiknya sih diisi caleg. Kalau saya sih diisi semua," kata Biem kepada Liputan6.com, Jumat (8/2/2019).

Hanya dia tidak bisa menanggapi banyak karena untuk hal ini memang tidak ada kewajiban atau aturan yang mengharuskan untuk mengisi.

"Ya kalau KPU tidak mewajibkan, ya bukan salah caleg juga," jelasnya.

Perintah partai, lanjut Biem hanya menganjurkan mengisi sesuai yang ada di aturan KPU.