Agar TNI Tak Diserang Hoaks, Panglima Minta POM Ikuti Perkembangan Teknologi

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto membuka gelaran Operasi Penegakkan Ketertiban dan Yustisi POM TNI Tahun Anggaran 2019. (Liputan6.com/Nanda Perdana)

Liputan6.com, Jakarta - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto membuka gelaran Operasi Penegakan Ketertiban dan Yustisi POM (Polisi Militer) TNI Tahun Anggaran 2019. Kegiatan tersebut dimulai dengan apel bersama sejumlah pasukan gabungan.

Pantauan Liputan6.com, Jumat (8/2/2019), upacara dimulai sekitar pukul 07.00 WIB di kawasan Taxi Way Echo Lanud Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto memimpin apel tersebut.

Dalam pidatonya, Hadi menyatakan operasi tersebut menjadi salah satu upaya TNI memelihara dan meningkatkan profesionalisme prajurit. Anggota TNI yang profesional artinya paham dan patuh terhadap hukum.

"Tidak hanya di masa perang, tetapi juga di masa damai," tutur Hadi.

Menurutnya, di masa kemajuan teknologi yang semakin pesat ini, kompleksitas ancaman kejahatan semakin berkembang terhadap TNI. Bahkan memunculkan bentuk pelanggaran baru.

"Dalam antisipasi meningkatnya kejahatan baru seperti di media sosial, siber, dan ITE, POM TNI harus mampu mengikuti perkembangan teknologi untuk mencegah dan menindaklanjuti kejahatan yang dimaksud guna membentengi dan menangani pengaruh negatif media sosial. Dan menjaga nama baik TNI dari penyebaran berita palsu atau hoaks," jelas dia.

Operasi tersebut juga menyasar upaya merealisasikan Pemilu dan Pilpres 2019 aman, damai, dan sukses. Untuk itu, komitmen netralitas TNI harus disadari dan dijalankan dengan taat.

"Esensi operasi ini adalah proses berkelanjutan dalam upaya pencegahan penyelesaian pelanggaran hukum bagi prajurit dan PNS TNI," kata Hadi.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto di Jakarta mengatakan menyatakan akan mengusut kasus penembakan ini.

2 dari 2 halaman

Harmonis dengan Masyarakat

Meski namanya operasi penegakan hukum, prajurit juga diharapkan dapat lebih harmonis dengan masyarakat. Sebab bersama rakyat, TNI dapat semakin kuat dan mampu mewujudkan bangsa yang berdaulat dan mandiri.

Operasi yang menyasar seluruh lapisan masyarakat mulai dari TNI hingga sipil itu pun menuntut anggota penegak hukum yang profesional. Polisi Militer (PM) harus memiliki kepatuhan tinggi dan memiliki kesamaan presepsi dalam menjalankan operasi itu di lapangan.

"Hasil Yustisi 2018 ada kenaikan pelanggaran. Disersi, mangkir, pelanggaran lalu lintas. Namun dibalik itu ada hal positif, menurunnya narkotika, penyalahgunaan senpi, handak, antara TNI dan masyarakat. Hal ini yang menjadi pertimbangan pimpinan kembali melaksanakan Operasi Yustisi 2019," Hadi menandaskan.

Menhan Prabowo Subianto Serahkan Ratusan Alutsista ke TNI

Personel TNI mengecek barang bantuan payung udara orang (PUO) dan barang (PUB) yang akan dikirim ke kerajaan Yordania untuk penyaluran kemanusiaan warga Palestina di Pangkalan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jumat (29/3/2024). (merdeka.com/Imam Buhori)

Petugas memasang beton pembatas dengan kawat berduri di halaman depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta, Senin (25/3/2024). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

TNI
Peristiwa
Tentara Nasional Indonesia (disingkat menjadi TNI) adalah nama untuk angkatan bersenjata dari negara Indonesia.
Lihat Selengkapnya
TNI
Panglima TNI