Pil Kuat Antiteror untuk KPK dari Koalisi Masyarakat Sipil

Koalisi Masyarakat Sipil Tuntut Jokowi Tuntaskan Kasus Teror KPK — Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Laode Muhammad Syarif, Basaria Panjaitan, mantan Ketua KPK Abraham Samad dan penyidik senior Novel Baswedan menggelar aksi menuntut penuntasan teror pada KPK di Jakarta, Selasa (15/1). (Merdeka.com/Dwi Narwoko)

Liputan6.com, Jakarta - Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi yang merupakan gabungan dari sejumlah organisasi hingga Komnas HAM menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka memberikan dukungan KPK atas rentetan teror yang terjadi, sekaligus memberikan laporan pemantauan kasus penyerangan Novel Baswedan.

Kelompok tersebut juga menyerahkan atribut acara berbentuk obat kapsul bertuliskan 'Pil Kuat Buat KPK'. Acara tersebut dihadiri sejumlah tokoh antikorupsi, di antaranya Novel Baswedan, mantan Ketua KPK Abraham Samad, hingga pejabat KPK yakni Laode M Syarif dan Basaria Panjaitan.

Novel Baswedan Ingin Firli Bahuri Ditahan: Kalau Belum Tuntas Bagaimana Mengungkapkan Perkara Lain

Ketua YLBHI Asfinawati menyampaikan, temuan Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi yang diserahkan ke KPK bukanlah barang asing. Hanya saja, KPK kurang tegas dalam bersikap. Padahal banyak rentetan teror yang menimpa KPK.

"Meskipun ada Pimpinan KPK, dengan sangat menyesal kami harus mengatakan, dengan adanya peristiwa yang berulang, sebetulnya Pimpinan KPK melakukan pembiaran," tutur Asfinawati di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (15/1/2019).

Menurutnya, teror yang menimpa Novel Baswedan hingga bom sekaligus molotov di kediaman Pimpinan KPK Agus Rahardjo dan wakilnya Laode M Syarif masuk kategori merupakan pidana pembunuhan berencana.

Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi pun memberi rekomendasi kepada KPK. Pertama, meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk mengevaluasi kinerja kepolisian atas pembunuhan berencana terhadap Novel Baswedan dengan mengambil alih tim penyelidikan dari kepolisian dan membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF).

"Kami tidak sepenuhnya percaya dengan tim yang dibentuk Polri," kata Asfinawati.

Kemudian, Presiden Jokowi juga diminta mendesak KPK agar membentuk juga tim penyelidikan internal terkait sejumlah rangkaian teror yang terjadi. Termasuk langkah dan upaya perlindungan terhadap seluruh jajaran KPK.

Kepada Polri, dengan telah terbentuknya tim penyelidikan dan penyidikan kasus Novel Baswedan, diharapkan agar secara rinci menyampaikan perkembangan temuan kasus kepada Presiden Jokowi dan KPK. Jangan sampai hanya semata obral janji. Polri juga diminta menghormati penyelidikan yang dilakukan oleh internal KPK sendiri.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Tim pemantau Komnas HAM selanjutnya akan memanggil penyidik kepolisian yang memeriksa kasus ini dan hasilnya selama tiga bulan ke depan.

2 dari 2 halaman

Ucapan Terima Kasih KPK

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengucapkan terima kasih atas dukungan tersebut. Dia berjanji untuk segera mempelajari rekomendasi tersebut.

Namun begitu, dia juga meminta agar Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi dapat memberikan kepercayaan kepada kepolisian dalam upaya mengungkap kasus teror yang terjadi terhadap jajaran KPK.

"Kami yakin bahwa penegak hukum khususnya kepolisian sedang bekerja keras untuk mengungkap teror, baik kepada staf KPK atau kepada pimpinan KPK dan mudah-mudahan dalam waktu sangat dekat akan disampaikan hasilnya," ujar Laode.

Hal itu lantaran Kapolri Jenderal Tito Karnavian secara langsung memberikan kepastian bahwa pihaknya secara serius menangani kasus teror tersebut.

"Maka ada tim yang baru dibikin dan ada beberapa penyidik dan penyelidik yang ada di dalam tim tersebut, mudah-mudahan sesuai dengan rekomendasi Komnas HAM itu bisa didapatkan (pelakunya)," Laode menandaskan.