Sukses

Rapat dengan BNPB, DPR Fokus Perkuat Mitigasi Bencana

Sodik menambahkan, upaya mitigasi sangatlah diperlukan. Salah satunya dengan memperkuat alat-alat pada early warning system.

Liputan6.com, Jakarta Komisi VIII DPR menggelar rapat dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Rapat itu membahas anggaran tahun 2018 dan evaluasi penanganan bencana.

"Agenda BNPB untuk evaluasi 2018 termasuk evaluasi bencana-bencana tadi. Tapi 2019 mungkin dipacu dan dipicu oleh kasus-kasus maka mulai menyadari bahwa harus mulai fokus pada mitigasi," kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sodik di lokasi, Selasa (8/1/2019).

Sodik menambahkan, upaya mitigasi sangatlah diperlukan. Salah satunya dengan memperkuat alat-alat pada early warning system.

"Fokusnya ya early warning system diperkuat dengan diperkuat alat-alatnya. Kedua, masyarakat dilatih dan disosialisasikan. Contoh ya Palu sudah di-warning tapi tadi peduli," ungkapnya.

Di tempat yang sama, anggota Komisi VIII DPR Diah Pitaloka meminta BNPB menyusun manajemen pencegahan bencana untuk 2019. Menurutnya BNPB perlu memilah jenis bencana dari kategori skala kecil hingga besar mengingat, BNPB pernah memprediksi akan ada 2.500 bencana tahun ini.

"Kalau bencana yang besar apa kesiapan kita, kalau bencana kecil apa yang harus dikoordinasikan dengan Pemerintah daerah apa yang harus dilakukan pemda, nah ini manajemennya manajemen pencegahan bencana," ujar Diah.

Diah menjelaskan, perlunya pengelompokan tersebut. Semua itu dilakukan untuk membuat penanggulangan bencana lebih cepat tanggap.

"Jadi tidak nanti kalau ada bencana saling tunjuk lagi, enggak enak," tuturnya.

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Gambaran Penanggulangan Bencana

Lanjutnya, BNPB juga diminta untuk membuat gambaran penanggulangan bencana beserta kebutuhannya. Sehingga, DPR dapat mengetahui secata utuh dan bisa mengupayakan realisasi kebutuhan tersebut.

"Misalnya peralatan rusak untuk early warning system ini kondisinya bagaimana. Idealnya apa yang harus diperbaiki, kalau budget saya kira bisa disusul sesuai urgensinya dan bertahap. operasional budget tahunan dan investasi untuk peningkatan kapasitas BNPB," ucap dia.

Politikus PDI Perjuangan juga menyoroti tidak semua Pemerintah Daerah memprioritaskan anggaran kebencanaan dalam APBD daerahnya untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Padahal kesadaran itu penting agar tidak semua bencana dilimpahkan ke BNPB.

"Jangan kalau ada bencana menurut saya enggak fair semua bebannya ada di BNPB karena namanya Badan Nasional Bencana. Jadi BNPB memang bukan satu-satunya kanalisasi persoalan bencana," tandasnya.

Reporter: Sania Mashabi

Sumber: Merdeka.com

 

Saksikan video pilihan berikut ini:

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

  • BNPB adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

    BNPB

  • DPR adalah lembaga legislatif yang anggotanya terdiri dri anggota partai politik terpilih dari hasil pemilu.

    DPR