Hoaks Pemberitaan Jokowi Sebut PKI Tidak Bersalah

Jokowi Hadiri Haul Majemuk Masyayikh di Situbondo — Presiden Joko Widodo didampingi Ketum PPP Romahamurmuziy dan Gubernur Jawa Timur Soekarwo tiba Bandara Internasional Juanda, Jawa Timur, Sabtu (3/2). Jokowi dan Romi tampak kompak mengenakan sarung. (Liputan6.com/Pool/Biro Pers Setpres)

Liputan6.com, Jakarta - Sebuah situs berita membuat artikel soal pernyataan yang diklaimnya disampaikan Jokowi dalam Pertemuan Pimpinan Perguruan Tinggi se-Indonesia di Bali, Selasa (26/9/2018) lalu. Beritanya berjudul Jokowi: Sejarah Aslinya, PKI Itu Tidak Bersalah Apalagi Mengancam, Yang Berbahaya Itu Islam Radikal.

"Presiden Joko Widodo menilai bukan komunisme, komunis tidak pernah salah menurut sejarah aslinya justru mereka korban," demikian kutipan berita tanggal 2 Januari 2019 yang disebar.

Benarkah Presiden Jokowi mengatakan hal itu?

Dalam pidato yang didapatkan dari Sekretariat Presiden, Jokowi tidak berbicara soal PKI. Apalagi membela PKI dan mengatakan PKI sebagai korban.

Jokowi membahas ancaman terhadap Pancasila secara umum. Termasuk infiltrasinya lewat media sosial. Berikut pidatonya:

"Sekarang ini telah terjadi infiltrasi ideologi yang ingin menggantikan Pancasila dan memecah belah kita. Keterbukaan tidak bisa kita hindari sehingga media sosial sangat terbuka bebas untuk infiltrasi yang tidak kita sadari," ujar Presiden saat memberikan sambutan dalam acara penutupan Pertemuan Pimpinan Perguruan Tinggi se-Indonesia di Peninsula Island, Nusa Dua, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, pada Selasa, 26 September 2017.

Menurutnya, infiltrasi tersebut dilakukan dengan cara-cara lembut dan menggunakan pendekatan terkini. Akibatnya, banyak dari kita yang lupa bahwa sebenarnya Indonesia telah memiliki ideologi Pancasila yang mempersatukan.

"Banyak dari kita yang terbuai oleh itu sehingga kita lupa telah memiliki Pancasila. Tadi saya bangga telah dideklarasikan oleh pimpinan perguruan tinggi se-Indonesia yang bertekad untuk mempersatukan kita dalam NKRI, berpegang teguh dalam UUD 1945, dan menjaga Bhinneka Tunggal Ika," ucapnya.

Di hadapan para pimpinan perguruan tinggi se-Indonesia itu, Presiden sekaligus mengingatkan bahwa perguruan tinggi adalah sumber pengetahuan dan pencerahan. Oleh karenanya, akan sangat berbahaya kalau perguruan tinggi dimanfaatkan oleh segelintir pihak sebagai medan infiltrasi ideologi ini.

"Jangan sampai kampus-kampus menjadi lahan penyebaran ideologi anti-Pancasila, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika," Jokowi menegaskan.

2 dari 2 halaman

Pupuk Persaudaraan

Lebih lanjut, dirinya mengajak seluruh pihak untuk terus memupuk rasa persaudaraan antarsesama. Sebab, bangsa Indonesia mampu berdiri tegak hingga sekarang ini karena adanya persatuan yang telah ditanamkan sejak dulu.

"Apabila kita semua masih cinta Indonesia, kita harus menghentikan infiltrasi ideologi, radikalisme, dan terorisme di perguruan tinggi seluruh Indonesia agar rasa persatuan dan persaudaraan semakin kuat. Jangan sampai hasil kerja keras untuk anak cucu kita hancur karena terorisme dan radikalisme sehingga bangsa kita jadi bangsa yang mundur," lanjutnya.

Selain itu, untuk merawat kebinekaan dan Pancasila, Presiden juga berpandangan bahwa pembinaan ideologi Pancasila sebagai pandangan hidup Bangsa Indonesia perlu dimasukkan baik ke dalam kurikulum pengajaran maupun kegiatan pendidikan nonformal lainnya.

"Tanamkan bahwa kebinekaan adalah sumber kekuatan bangsa Indonesia dan betapa kita ini sangat beragam. Negara ini kokoh menjadi satu dengan dasar Pancasila. Dengan bekerja bersama, marilah kita rawat NKRI. Perkuat Pancasila, tolak radikalisme dan terorisme," ujarnya.

Reporter : Tim Merdeka

Saksikan video pilihan di bawah ini

Pidato Presiden Joko Widodo dalam peresmian penutupan pertemuan pimpinan perguruan tinggi Indonesia, Badung, 26 September 2017

Bahas Peluang Investasi, CEO Apple Tim Cook Temui Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan

Jokowi
Tokoh
Joko Widodo merupakan Presiden ke-7 Indonesia yang memenangi Pemilihan Presiden bersama wakilnya Jusuf Kalla pada 2014
Lihat Selengkapnya
Jokowi