Sukses

Bertemu di Istana, Pengurus BEM Minta Jokowi Perhatikan Pendidikan

Puluhan pengurus BEM dari 73 perguruan tinggi di Indonesia bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka.

 

Liputan6.com, Jakarta - Puluhan pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari 73 perguruan tinggi di Indonesia bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta. Mereka merupakan peserta Konferensi Mahasiwa Nasional 2018.

Ketua BEM Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Ahmad Nabil Bintang yang turut hadir dalam pertemuan ini menyampaikan 11 rekomendasi kepada Jokowi. Mulai dari pembangunan manusia, sistem pendidikan, kesejahteraan guru, keadilan sosial, sampai masalah HAM.

Ahmad Nabil Bintang berharap, ke depan pemerintah menerapkan sistem pendidikan inklusif. Di mana, kaum difabel bisa dilayani di sekolah mana pun dan dapat belajar bersama teman seusianya di kelas yang sama.

"Sebab pendidikan hak segala bangsa, hak segala masyarakat," ujar dia di Istana Kepresidenan, Jumat (7/12/2018).

Tak hanya itu, Ahmad Nabil Bintang menginginkan pemerintah bisa menerapkan wajib belajar 16 tahun pada 2024. Serta wajib sarjana guna mencapai Indonesia emas pada 2045.

"Kami harap ke depan pada 2024 ada wajib belajar 16 tahun," ucapnya.

Lebih lanjut, Ahmad Nabil Bintang juga mengomentari konsep Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) dan Uang Kuliah Tunggal (UKT). Menurut dia, konsep tersebut sudah bagus namun pelaksanaannya tidak berjalan sesuai rencana.

"Itu yang kami rasakan di PTN-PTN ada konsep PTN BH dan UKT, yang konsep awalnya mungkin subsidi silang tapi yang kami rasakan bukan subsidi silang tapi yang ingin kuliah disilang-silang," kata dia

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Pendidikan Tak Merata

Sementara Ketua BEM Universitas Trisakti, Rian Israyudin mengeluhkan tidak meratanya pendidikan di Tanah Air.

"Sampai saat ini tidak ada pemerataan pendidikan dari Sabang sampai Merauke," ungkapnya.

Dia lalu mencontohkan banyaknya anak Papua yang tidak dapat mengeyam pendidikan. Selama ini, menurut Rian, pemerintah hanya fokus membangun infrastruktur namun masih mengabaikan pendidikan.

"Yang digaungkan baru pembangunan infrastruktur dan satu harga BBM tapi bukan pendidikan sama rata kualitasnya," pungkas Ria.

 

Reporter: Titin Supriatin

Sumber: Merdeka.com

 

Saksikan video menarik berikut ini:

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.