Mendagri Akan Evaluasi Usulan KPK soal Parpol Dibiayai Negara

Kemendagri Apresiasi KPU Akan Perbaiki DPT 60 Hari Kedepan — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo pun menghimbau bahwa masyarakat tidak perlu curiga terhadap perbaikan Data Pemilih Tetap (DPT).

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo angkat bicara terkait Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengusulkan partai politik (parpol) dibiayai oleh negara. Dia mengatakan, pihaknya akan mengevaluasi anggaran tersebut.

"Akan kami evaluasi kalau memang anggarannya cukup kalau memang tidak ada pos-pos lain yang harus dioptimalkan mari nanti kita duduk bersama tinggal permasalahannya yang besar itu apakah selalu nantinya partai jadi kambing hitam kalau ada korupsi pasti partai? Kan tidak," kata Tjahjo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/12/2018).

Menurut dia, masalah korupsi tidak hanya datang dari parpol. Sebab, lanjut dia, tidak ada parpolyang menginstruksikan kadernya untuk melakukan korupsi.

"Maka dengan penambahan anggaran seperti negara-negara lain yang penuh didukung apakah akan menghilangkan kan tidak, setidaknya kalau didanai penuh oleh negara kalau ada partai itu melanggar ya bisa langsung di diskualifikasi pemilu atau di blok sebagai partai itu yang," ujar Tjahjo.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Mendagri mengaku sudah berkali kali mengingatkan para kepala daerah untuk tidak melakukan korupsi termasuk saat pertemuan seluruh kepala daerah awal pekan ini.

2 dari 2 halaman

Juga Terkait Integritas

Mendagri: Program Pembangunan Harus Sejalan dengan Dinamika Masyarakat — Mendagri mengangkat tema strategis terkait perjalanan panjang negara Indonesia dalam mengarungi perubahan program pembangunan sesuai dengan dinamika jaman dan tuntutan masyarakat saat menjadi pembicara di Fakultas Ilmu Politik, Universitas Udayana.

Politikus PDIP ini juga mengingatkan, masalah korupsi di partai tidak hanya karena masalah uang. Tetapi juga integeritas dari kader partai tersebut.

"Pengalaman dari orang partai bukan dari sisi itunya kembali kepada integritas yang bersangkutan anggaran memang biaya politik itu mahal tidak bisa diukur bahwa dengan mahalnya biaya yang ada dengan pengeluaran yang besar akan tidak ada korupsi tidak ada penyimpangan belum tentu juga. Ini kan menyangkut oknum," ucap Mandagri.

Reporter: Sania Mashabi

KPK
Organisasi
Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara untuk memberantas tindak pidana korupsi
Lihat Selengkapnya
KPK
Wacana Parpol Dibiayai Negara
Mendagri
Merdeka.com