Sukses

9 Parpol Terima Anugerah Keterbukaan Informasi Publik

Siar Anggreta meminta KIP segera menyampaikan kepada masyarakat daftar nama partai yang sudah mengimplementasi keterbukaan informasi publik.

KPU Tunjukkan Alat Peraga Kampanye Pilpres 2019
Perbesar
Komisioner KPU Hasyim Asy'ari (tengah) menunjukkan desain pasangan capres nomor urut 02 saat rapat di Gedung KPU, Jakarta, Senin (29/10). Rapat dihadiri perwakilan partai politik peserta Pemilu 2019. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Sebanyak sembilan partai politik mendapatkan penganugerahan dari Komisi Informasi Pusat (KIP) karena telah mengimplementasi keterbukaan informasi publik. Mereka adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan).

Selanjutnya, ada Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai NasDem, dan Partai Demokrat. Sembilan partai tersebut meraih predikat cukup informatif.

Wasekjen Partai Nasdem Siar Anggreta Siagian mengatakan, partainya sudah meraih penganugerahan keterbukaan informasi publik dari KIP sebanyak empat kali. Penghargaan tersebut diperoleh berkat pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan website partai.

"Website khusus keterbukaan informasi publik sudah kami buat, kemudian juga laporan dana tahunan dari APBN itu juga dipublikasi di website," jelasnya di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin (5/11/2018). 

Siar Anggreta berharap, ke depan KIP membuat terobosan baru dengan memberikan ranking bagi parpol yang telah mengimplementasi keterbukaan informasi publik. Dengan begitu, parpol akan semakin terpacu untuk memberikan informasi kepada masyarakat.

"Bagi saya ini bagus karena memang khususnya parpol membutuhkan motivasi sendiri untuk bisa memberikan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Masyarakat ini perlu tahu banyak pa saja kegiatan partai politik. Berita-berita sudah, tapi mungkin ada hal lain seperti kebijakan strategi itu perlu diakses," ujar dia.

Selain itu, Siar Anggreta meminta KIP segera menyampaikan kepada masyarakat daftar nama partai yang sudah mengimplementasi keterbukaan informasi publik. Sehingga masyarakat tahu partai apa saja yang berkomitmen dalam keterbukaan informasi publik.

"Parpol kan sudah berpartisipasi jadi giliran KIP menyosialisasikan kepada masyarakat bahwa partai ini yang telah aktif, yang mengikuti keterbukaan informasi publik, ini partai yang layak didukung. Sehingga ada keseimbangan," kata dia.

Dalam laporan penganugerahan keterbukaan informasi badan publik tahun 2018, selain sembilan parpol ada 8 kementerian yang cukup informatif. Yaitu Kemenkop UKM, Kemenag, Kemensos, Kemenkes, Kementerian BUMN, Kementerian Kelautan dam Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kemende PDTT.

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

2 Kementerian Informatif

Sementara itu, ada dua kementerian yang informatif, yakni Kemeterian Keuangan dan Kemenkominfo. 10 Kementerian lainnya meraih predikat menuju informatif yakni Kemendagri, Kementan, Kemenhub, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, KemenPU PR, Kemensetneg, Kemenlu, Kemenperin, Kemenaker dan KemenPAN RB. 

Untuk kategori pemerintah provinsi, yang meraih predikat informatif adalah Jateng, DKI Jakarta, Kalbar, dan Jabar. Terdapat lima Pemprov yang menuju informatif yaitu Aceh, NTB, Kalteng, Sumbar, dan Sumsel. Ada enam Pemprov yang meraih predikat cukup informatif yakni Jatim, Kaltim, Banten, Sumut, Papua, dan Bali.

Pada kategori lembaga negara atau lembaga pemerintah non kementerian, ada tiga lembaga yang mendapat penganugerahan informatif yakni BATAN, Bank Indonesia, dan Lembaga Antariksa dan Penerbangan. Sementara LKPP, KY, LIPI, BPKP, Arnas RI, BPPT, MK, DPR RI, BPK, dan BPOM menuju informatif. Selanjutnya ada enam lembaga yang meraih predikat cukup informatif yaitu BSN, BIG, Setkab, BPJS Kesehatan, Lemhanas, dan BNN.

Sedangkan kategori Lembaga Non Struktural, ada dua lembaga yang informatif yaitu PPATK, BPM, dan Bawaslu RI. Sementara KPK dan KPU menuju informatif. BPWSM, Komnas HAM, dan Ombudsman RI cukup informatif.

Sementara untuk kategori BUMN, PT Pelabuhan Indonesia III dan PT Kereta Api Indonesia meraih predikat informatif. Adapun PT Taspen dan PT Bio Farma menuju informatif. Sedangkan PT PLN, Perum Perhutani, dan Perum Jasa Tirta II cukup informatif.

Pada kategori perguruan tinggi negeri, ada satu kampus yang informatif yaitu IPB. Tujuh kampus menuju informatif, mereka adalah Universitas Tanjungpura, Universitas Indonesia, Umiversitas Brawijaya, Universitas Gadjah Mada, Universitas Negeri Padang, Universitas Negeri Malang, dan Institut Teknologi Bandung. 

18 Kampus lainnya meraih predikat cukup informatif yakni Universitas Padjajaran, Umiversitas Lambung Mangkurat, Universitas Khairun, Universitas Sriwijaya, Politeknik Negeri Padang, Politeknik Negeri Semarang, Universitas Bengkulu, dan Universitas Lampung. Kemudian Universitas Udayana, Isi Padang Panjang, Umiversitas Sebelas Maret, Universitas Negeri Yogyakarta, Isi Denpasar, Politeknik Negeri Batam, Universitas Andalas, Universitas Jenderal Sudirman, Universitas Airlangga, dan Universitas Negeri Gorontalo.

Reporter: Titin Supriatin

 

Saksikan Video Pillihan Berikut Ini: 

 

 

16 partai politik peserta pemilu dan dua pasangan calon presiden dan wapres telah menyerahkan berkas-berkas LADK.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.