Sukses

Usul Usil Debat Pilpres Berbahasa Inggris, Mungkinkah?

Pilpres 2019 hampir pasti akan diikuti dua pasangan calon, yakni Jokowi-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga.

Liputan6.com, Jakarta - Pilpres 2019 hampir pasti akan diikuti dua pasangan calon, yakni Jokowi-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Keduanya akan bertarung untuk jadi Presiden RI periode 2019-2024 pada 17 April 2019.

Masa kampanye sendiri baru akan dimulai pada 23 September mendatang. Sebelumnya KPU akan penetapan capres-cawapres pada 20 September dan pengambilan nomor urut sehari sesudahnya pada 21 September.

Meski masa kampanye masih dua pekan lagi, adu argumen dari dua tim calon mulai berseliweran. Temanya pun beragam. Antara lain soal konsep debat capres yang akan digelar KPU nantinya.

Adalah Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto. Dia mengusulkan agar debat kandidat paslon Pilpres 2019 lain dari sebelumnya. Yandri usul debat dilakukan menggunakan Bahasa Inggris.

"Boleh juga kali ya. Makanya hal-hal detail seperti ini perlu didiskusikan," kata Yandri di Jalan Daksa I Nomor 10, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis 13 September 2018.

Menurut dia, tak masalah jika debat kandidat memakai Bahasa Inggris. Hal ini penting, sebab seorang pemimpin negara akan bergaul dan berbicara di dunia internasional. Pekan depan pihaknya bakal merampungkan soal teknis debat ini.

Usulan Yandri menjadi bola liar bagi dua timses pasangan calon. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, usulan debat berbahasa Inggris menarik dan akan dibicarakan lebih lanjut oleh koalisi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

"Saya kira pemikiran itu baik, tapi nanti kita bicarakan di dalam tim, sebagai sebuah ide," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/9/2018).

Muzani menyadari, kemampuan bahasa Inggris masyarakat Indonesia masih terbatas. Sedangkan koalisinya ingin memberikan informasi yang banyak pada masyarakat saat debat Pilpres berlangsung.

"Masyarakat kita ini kan masyarakat yang kemampuan bahasa Inggrisnya masih terbatas. Kita ingin memberi pesan sebanyak-banyaknya kepada rakyat Indonesia," kata dia.

Dia mengatakan, pihaknya sudah sepakat bahwa beradu gagasan dengan bahasa yang mudah, murah, gampang dimengerti dan dicerna.

"Nanti kalau Bahasa Inggris ada lagi bahasa Arab dan seterusnya, kira-kira begitu," kata Muzani.

Menurut Wakil Ketua MPR ini, sebenarnya mekanisme debat capres adalah domain dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Terkait tepat atau tidaknya, dia menyerahkan sepenuhnya pada KPU.

"Nanti lah itu biar menjadi wilayah KPU-nya dulu, apa itu usulan tepat, sesuai atau tidak. Tapi menurut saya kalau itu dianggap bagus tidak apa-apa," Muzani menandaskan.

Bakal calon wakil presiden Sandiaga Uno pun bereaksi dengan ide ini. Menurutnya, debat capres pada Pilpres 2019 tak perlu menggunakan bahasa Inggris.

"Saya rasa enggak perlu ya. Ini pendapat pribadi saya, bahwa bahasa kita adalah bahasa Indonesia. Bahasa yang dimengerti 100 persen oleh orang Indonesia," kata Sandiaga di kawasan Bulungan, Jakarta Selatan, Jumat (14/9/2018).

Menurut Sandiaga, bahasa Inggris tidak menjangkau seluruh rakyat. "Bahasa Inggris ya ada yang mengerti tapi kita kan ingin menjangkau seluruh rakyat Indonesia," ucapnya.

 

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 3 halaman

Ide Nyeleneh

Tim Jokowi-Ma'ruf Amin pun merespons ide "usil" Yandri. Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Arsul Sani, mengatakan dalam forum resmi seperti debat capres wajib menggunakan bahasa Indonesia. 

Menurutnya, penggunaan bahasa diatur di UU 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Dalam Pasal 32 UU ini, secara tegas disebutkan dalam forum-forum resmi yang bersifat nasional itu wajib menggunakan bahasa Indonesia.

"Nah debat capres dan cawapres itu forum resmi bukan? Saya kira itu forum resmi. Jadi akan sulit kalau yang dimaksud dengan forum debat itu adalah forum debat yang diatur atau yang diselenggarakan KPU," kata dia di markas TKN Jokowi-Ma'ruf Amin, Jalan Cemara No 19, Jakarta Pusat, Jumat (14/9/2018).

Arsul mengatakan, kewibawaan negara dan kepala negara tidak ditentukan dari kemampuannya menguasai bahasa. Menurutnya, usulan debat capres menggunakan bahasa Inggris ini agak nyeleneh.

Dia mencontohkan, Presiden ke-2 RI Soeharto yang selalu berbincang dengan tamu negara menggunakan Bahasa Indonesia.

"Pak Harto puluhan tahun, 30 tahun, menerima tamu ya dengan Bahasa Indonesia dan terjemahannya. Kemudian berbicara dalam forum internasional dengan Bahasa Indonesia kan tidak berkurang," kata dia.

Selain itu ada pula pemimpin negara lain seperti China dan Jepang yang menggunakan bahasa negaranya.

"Meskipun saya yakin beliau juga ngerti sebagaimana Pak Jokowi bisa berbahasa Inggris ya, jadi jangan genit," tutur Arsul.

Arsul pun menyindir anggota DPR yang juga masih gagap bicara bahasa Inggris. Pengalaman itu diketahuinya saat kunjungan kerja ke luar negeri.

"Yang usul debat bahasa Inggris itu memang paham bahasa Inggris? Saya kan tahu juga siapa anggota DPR yang bisa bahasa Inggris, pernah kunker bersama-sama ke luar negeri, bahasa Inggrisnya keluar atau tidak. Saya tahu juga," bebernya.

Arsul ingin debat dijalankan seperti yang selama ini dilakukan dan disuarakan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, yakni tentang debat ide serta gagasan. Kubu Jokowi-Ma'ruf Amin juga selalu mendengar kritikan maupun sorotan soal utang.

"Jadi enggak usah genit-genit, karena kalau genit nanti ada juga yang genit elemen masyarakat misalnya, usul ada juga dong lomba tes baca Alquran, lomba salat yang benar, kan berhak juga usul seperti itu," tandas Arsul.

Sementara itu, Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) mengaku tidak setuju dengan usulan debat capres-cawapres menggunakan bahasa Inggris. Menurutnya, sebagai bangsa Indonesia tentu harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam debat.

"Orang kita negara Indonesia, kok debatnya bahasa Inggris. Memang debat capres mau pamer bahasa Inggris apa?" kata OSO di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/9/2018).

Menurut OSO, ketidaksetujuannya ini bukan soal kemampuan calon presiden, namun kampanye kepada rakyat. Tetapi masyarakat Indonesia tidak semuanya mengerti bahasa Inggris.

"Gimana kalau mau bahasa Inggris. Rakyat tidak semuanya mengerti bahasa Inggris. Gimana? You ngomong Bahasa Inggris enggak ngerti terus tepok tangan 'horee...' Yah lucu kan?" ungkapnya.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, seluruh tim kampanye seharusnya menempatkan rasa cinta tanah air dan kebanggaan terhadap jati diri dan kebudayaan bangsa.

"Sejarah mengajarkan Indonesia bersatu karena semangat kebangkitan nasional dan sumpah pemuda. Lalu bagaimana mungkin semangat menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia, kini direduksi sebagai sekedar ketrampilan berbahasa asing?" katanya, Jumat (14/9/2018).

PDIP berpendapat usulan tersebut kontrapoduktif dengan semangat Sumpah Pemuda. Dia menyebut, debat yang digelar KPU adalah bagian kegiatan kenegaraan. Dan kegiatan kenegaraan diwajibkan menggunakan bahasa Indonesia.

"Jadi usulan ini jelas melanggar Undang-Undang No 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan," jelas Hasto.

3 dari 3 halaman

Akan Dibahas KPU

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengaku akan membahas usulan kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno soal debat calon presiden (capres) berbahasa Inggris.

"Kami prinsipnya menghargai setiap masukan dan kami bahas bersama," ujar Komisioner KPU Viryan Azis saat dikonfirmasi, Jumat (14/9/2018).

Dia mengatakan, sepanjang debat kandidat pasangan capres-cawapres, belum pernah ada penggunaan Bahasa Inggris. Selain itu, belum seluruh masyarakat Indonesia paham apabila nantinya debat menggunakan bahasa asing. KPU, lanjut Viryan, juga harus mempertimbangkan hal itu.

"Satu hal yang perlu juga kita ketahui bersama yang menyaksikan ini seluruh rakyat Indonesia. Pertanyaan dasarnya adalah berapa persen dari seluruh rakyat yang menguasai bahasa selain Bahasa Indonesia," jelasnya.

Sebelumnya, Sekjen koalisi partai pendukung Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno ingin model debat ala cerdas cermat dihapus karena tidak efektif bagi para calon memaparkan isunya.

 

Saksikan video pilihan di bawah ini:

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.