Penghuni Ponpes di NTB Tolak Pemilu, Ada Apa?

Liputan6.com, Jakarta - Ratusan penghuni salah satu pondok pesantren (Ponpes) di Desa Pungkak, Kecamatan Unteriwis, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat menolak ikut dalam Pemilu 2019. Ketua KPU Kabupaten Sumbawa Syukri Rahmat menjelaskan Ponpes Imam Syafi'i yang memiliki santri lebih dari 100 orang tidak mau menggunakan hak pilihnya.

"Sebenarnya, bukan kali ini saja. Pada Pilkada NTB 2018 juga mereka tidak gunakan hak pilihnya. Bahkan, bisa kami katakan, sudah 10 tahun persoalan ini terjadi," katanya seperti dilansir dari Antara, Jumat (31/8).

Dia mengatakan, KPU sudah berusaha semaksimal mungkin melakukan pendekatan bersama jajarannya, hingga melibatkan aparat kepolisian. Ustaz pesantren tersebut menyampaikan alasan ideologis di balik penolakan menggunakan hak pilih.

"Katanya anti terhadap Pemilu. Padahal, komunikasi kami dengan ustaz sangat baik. Bahkan, saya ini juga bagian ormas di Sumbawa, bahkan teman-teman polisi, TNI malah BIN sudah paham akan semua itu," jelasnya.

Syukri menjelaskan, jumlah pemilih yang masuk DPT di Kabupaten Sumbawa sebanyak 326.182 pemilih. Tetapi, dari jumlah itu ada yang tidak mau menggunakan hak pilih lantaran memiliki ideologi yang berbeda.

Sementara itu, Ketua KPU NTB Lalu Aksar Ansori menegaskan, pihaknya sudah berusaha memfasilitasi supaya penghuni Ponpes Imam Syafi'i terdaftar dalam DPT.