Harapan Palsu dan Cerita Mahfud Md yang Belum Usai

Soal kemeja putih yang dikenakan Mahfud Md jelang pengumuman cawapres Jokowi, ternyata menyisakan cerita tersediri. Kekecewaan dialami Mahfud karena ucapan Ketua Umum PPP Romahurmuziy.

Dia bilang, 'Pak Mahfud tuh kan maunya sendiri katanya bikin baju sendiri, siapa yang nyuruh itu'. Saya agak tersinggung," kata Mahfud menirukan pernyataan Romi dalam acara Indonesia Lawyers Club di TvOne, Selasa (14/8/2018) malam.

Baju yang dimaksud adalah kemeja putih yang dikenakan Mahfud jelang Jokowi mendeklarasikan cawapres yang akan mendampinginya. Padahal, Mahfud mengenakan pakaian itu berdasarkan instruksi dari pihak Istana.

Yang bikin Mahfud jengkel, sehari sebelum pengumuman nama pendamping Jokowi, Romi mengatakan bahwa namanya sudah final dipilih jadi cawapres.

Hal itu dikatakan Romi saat bertemu di kediaman Mahfud. Pertemuan itu dirancang melalui Sekjen PPP Arsul Sani.

"Dia (Romi) ke rumah saya hari Jumat dua minggu lalu. Dia memberi tahu menyebut penyebutan nama 10 itu memang betul Romi dapat dari Pak Jokowi dan itu betul dari Pak Jokowi. Kenapa dia sebut di situ, disebut ada Ma'ruf Amin, ada Din Syamsyudin, kenapa ada nama Din Syamsudin karena titipan dari halalbihal di Muhammadiyah kata Romi agar disebut satu nama. Masa NU semua, lalu ada Pak Mahfud ini gitu," beber Mahfud.

Yang lebih membuat Mahfud heran, Romi mengatakan dirinya yang ngotot menjadi cawapres Jokowi. Padahal sejak awal Romi terang-terangan menyatakan mendukungnya.

"Nah jadi Romi sejak awal sudah ke saya, bahkan sehari sebelumnya itu saya sudah komunikasi dengan (Suharso) Monoarfa, Pak Mahfud saya bersama Romi sudah menghadap Presiden dan Romi mengatakan kalau lawan pasangannya Prabowo itu Salim Segaf nanti lawannya Pak Mahfud. Kalo pasangannya Prabowo itu AHY sama-sama millenial cawapresnya Romi, gitu. Tapi sudah tahu dia kalau Pak Jokowi memilih saya," kata Mahfud.

Kendati demikian, Mahfud mengaku tak dendam kepada Romi. Ia hanya mewanti-wanti.

"Saya ingatkan saja, Mas Anda ini kok ngomongnya beda dengan yang waktu ketemu saya. Jangan main-mainlah," kata Mahfud kepada Romi.

Soal tudingan Mahfud tersebut, Romi menyatakan tidak ada niat memberikan harapan palsu alias PHP kepada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud Md perihal pendamping Jokowi dalam Pilpres 2019.

"Saya katakan sekali lagi bahwa tidak ada niat saya mem-PHP," kata Romahurnuziy di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/8/2018).

Dia mengaku memahami kekecewaan Mahfud Md dan memberikan pernyataan terkait penyebab gagalnya dia sebagai cawapres Jokowi.

"Saya pahami kekecewaan yang disampaikan Pak Mahfud," ucap Romi.

Namun, Romi menyesalkan pernyataan yang dikeluarkan oleh Mahfud malah makin liar di media sosial. "Ada di netizen adalah seolah-olah adalah terjadi PHP. Apalagi saya disampaikan kesannya di netizen menyampaikan PHP," ucap Romi.

Romi juga mengaku sudah berkomunikasi langsung dengan Mahfud usai yang bersangkutan memberikan pernyataannya di salah satu televisi tadi malam.

"Pak Mahfud juga tadi pagi kontak saya mohon permaklumannya kalau tadi malam saya blak-blakan di ILC, karena saya sudah berusaha legawa terus diejek. Ngomongnya begitu," tandas Romi.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: 

Dalam acara talkshow itu, Mahfud juga bercerita batalnya dia menjadi cawapres diwarnai dengan ancaman bahwa NU tidak bertanggung jawab apabila bukan kader NU yang menjadi cawapres Jokowi.

Mahfud bercerita informasi hal ini didapat oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) saat keduanya melakukan pertemuan.

Saat bertemu dengan Cak Imin, Mahfud diberi tahu justru Rais Aam PBNU KH Ma'ruf Amin yang menyampaikan ancaman jika NU bakal 'lepas tangan' andai kader NU tak menjadi cawapres Jokowi.

"Bagaimana saya tahu kiai Ma'ruf Amin? Muhaimin yang bilang ke saya," kata Mahfud dalam acara Indonesia Lawyer Club (ILC) yang disiarkan secara langsung oleh TV One, Selasa (15/8).

"Terus saya tanya gimana main ancam-ancam? 'Itu yang nyuruh kiai Ma'ruf'," kata Mahfud menceritakan pernyataan Cak Imin.

Setelah itu, Mahfud bercerita satu hari sebelum pengumuman cawapres oleh Jokowi, terjadi pertemuan antara Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj, Ma'ruf Amin, dan Cak Imin di Kantor PBNU. Pertemuan itu membahas cawapres.

Pertemuan digelar usai ketiganya dipanggil secara terpisah ke Istana oleh Jokowi yang meminta masukan sosok cawapres. Mereka, kata Mahfud, marah karena ketiganya tidak disinggung sebagai 'calon' oleh Jokowi. Sebab, saat dipanggil, Jokowi tak menyebut satu pun dari mereka bertiga sebagai 'calon'.

"Tiga orang ini berkesimpulan bahwa mereka bukan calonnya karena waktu dipanggil tak disebut 'calon'. Lalu mereka sepertinya marah membahas," ujarnya.

Menurut Mahfud, dari sinilah 'ancaman' itu keluar. Ancaman bahwa NU tidak bertanggungjawab secara moral terhadap pemerintahan jika bukan kader NU yang menjadi cawapres.

"Kemudian Kiai Ma'ruf 'Kalau begitu kita nyatakan kita tak bertanggungjawab secara moral atas pemerintahan ini kalau bukan kader NU yang diambil. Ini kata Muhaimin," ujar Mahfud.

Terkait pernyataan itu, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menilai tidak ada ancaman yang dilayangkan Ma'ruf Amin kepada Jokowi. Menurut dia, tudingan Ma'ruf hanya sebagai bentuk ekspresi kekecewaan biasa. 

"Itu sikap ekspresi Pak Mahfud Md. Itu merupakan satu hal manusiawi lah tapi enggak ada ancam mengancam, apalagi kita lihat sosok Kiai Ma'ruf itu merupakan sosok pengayom," kata Hasto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/8/2018).

Hasto mengatakan, penunjukkan Ma'ruf Amin sebagai cawapres Jokowi sudah melalui mekanisme. Di mana, Jokowi terlebih dahulu mengumpulkan para ketua umum partai politik koalisi sebelum mengumumkan nama cawapresnya.

Nama Mahfud Md, lanjut Hasto, tidak pernah diumumkan bahwa bakal jadi cawapres Jokowi.

"Akan jadi persoalan kecuali sudah ditetapkan sebagai calon kemudian dibatalkan. Ini kan belum ada soal penetapan saat itu. Tapi ya kami memahami itu sebuah ekspresi," ujar dia.

Hasto mengakui, sebelum pengumuman nama cawapres dilakukan Jokowi memiliki opsi cawapres lain selain Ma'ruf Amin. Namun dia tidak menyebut Mahfud Md termasuk salah satu dari opsi tersebut.

"(Waktu itu) Presiden meminta beberapa orang persiapan karena apapun menyangkut pemimpin negara harus ada opsi opsi dan opsi opsi itu dilakukan para ketua umum partai," tutur dia.

Sementara itu, Ketua DPP Partai kebangkitan Bangsa (PKB) Lukman Edy beraksi agak keras. Dia menganggap Mahfud Md masih emosi karena tidak dipilih menjadi calon wakil presiden oleh Jokowi.

Pak Mahfud masih emosi walaupun dia katakan legowo, tapi kan nendang ke sana ke mari. Emosi itu masih ada," ujar Lukman di Media Center Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Jalan Cemara, Menteng, Jakarta, Rabu (15/7/2018).

Terkait adanya pertemuan tertutup antara Ma'ruf Amin, Muhaimin Iskandar dan Ketua PBNU Said Aqil Siroj, sehari sebelum pengumuman cawapres Jokowi, Lukman mengaku enggan membeberkan hasilnya.

Dia hanya menyatakan pertemuan menghasilkan sesuatu yang konstruktif.

"Menurut saya semuanya konstruktif. Karena enggak mungkin lah PBNU sampai, politik NU kan high politics," ucap Lukman Edy.

Dia membantah pertemuan Cak Imin, Ma'ruf Amin dan Said Aqil memfinalisasi nama cawapres dari unsur NU yang akan disodorkan ke Jokowi.

"Jadi sampai tunjuk nama enggak mungkin. PBNU kan sadar juga bukan parpol. Tapi kalau kemudian PBNU mengawal proses politik itu supaya tak lari dari moralitas NU itu saya kira peran PBNU," tegas dia.

Walau Mahfud telah mengungkap apa yang dia rasakan, namun Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto tetap menganggap persoalan dengan Mahfud Md sudah selesai. Mahfud dianggap sudah bisa menerima dengan lapang dada keputusan yang diambil Jokowi.

Menurut dia, ini ditunjukkan oleh sikap Mahfud MD saat bertemu dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Mahfud bahkan tersenyum saat bertemu Megawati di kantor BPIP.

"Pak Mahfud MD sendiri sangat legowo. Beliau tadi telah bertemu dalam rapat Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) bersama dengan Ibu Megawati, Pak Try Sutrisno, Buya Syafei Ma’arif, dan lainnya, semua menampakkan keakraban di antara pemimpin," ucap Hasto, Jakarta, Rabu (15/8/2018).

Dia pun sempat menyinggung soal mahar politik. Bagi Koalisi Indonesia Kerja, lanjut dia, capres dan cawapres adalah calon pemimpin untuk rakyat, pemimpin bangsa dan negara yang prosesnya tidak boleh dikotori oleh praktek politik uang.

"Awal kehancuran suatu bangsa apabila memilih pemimpin tertingginya dilakukan dengan mengabaikan moral, etika, dan keadaban publik. Kami semua sungguh heran, betapa murahnya rekomendasi untuk menjadi cawapres. Ini gambaran rusaknya peradaban politik bangsa. Mereka yang telah memperjual belikan pencalonan hanya demi uang tidak bisa dibenarkan dengan cara apapun," tutur Hasto.

Menurut dia, PDIP percaya terhadap suara hati para pemimpin untuk menjaga martabat, etika dan keadaban bangsa.

"Jangan jadikan pilpres sebagai pertarungan kekuatan uang. Kami bangga dengan Pak Jokowi yang telah memilih KH Mar’uf atas dasar pilihan nurani. Kita mencari pemimpin, bukan pedagang politik," kata Hasto.