Sukses

Hanura soal Kontrak Politik Demokrat: SBY Kehabisan Jurus Politik

Menurutnya, kontrak politik itu sebagai sikap Demokrat menurunkan daya tawar kepada capres-cawapres tertentu agar mendapatkan jatah kekuasaan.

Liputan6.com, Jakarta - Partai Demokrat membuat kontrak politik bagi calon presiden dan wakil presiden sebelum memberikan dukungan di Pilpres 2019. 

Terkait hal ini, Ketua DPP Partai Hanura Inas Nasrullah Zubir menilai ini menunjukkan bahwa Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono kehabisan strategi.

"SBY memang sudah kehabisan jurus politiknya," kata Inas saat dihubungi merdeka.com, Jumat (13/7/2018).

Menurutnya, kontrak politik itu sebagai sikap Demokrat menurunkan daya tawar kepada capres-cawapres tertentu agar mendapatkan jatah kekuasaan.

"Harus berupaya menurunkan daya tawarnya dengan power sharing yang lebih fleksibel dan syarat tersebut hanya normatif saja," tegas Inas.

Sebelumnya, SBY menegaskan, Demokrat akan meminta kesediaan capres dan cawapres untuk menandatangani kontrak politik dengan partai. Poin pertama yakni mengenai ideologi capres dan cawapres.

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Kontrak Politik

Mereka harus benar-benar memahami Pancasila sebagai dasar negara. Capres dan Cawapres harus mengamalkan penuh Pancasila.

Kedua di bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat, SBY menilai, rakyat saat ini sedang menghadapi sejumlah persoalan di bidang ekonomi dan kesejahteraan.

Ketiga, di bidang hukum dan keadilan. Rakyat berharap penegakan hukum berlangsung secara adil, pemberantasan korupsi tidak tebang pilih.

Keempat menyangkut politik dan demokrasi. Yakni, berharap pemimpin-pemimpin masa depan mendapatkan presiden dan wakil presiden taat konstitusi dan UU sistem ketatanegaraan yang berlaku.

Terakhir, pemimpin mendatang harus benar-benar bisa menjaga persatuan dan kerukunan sosial dan sikap antiradikalisme persatuan bangsa dan kerukunan, atau harmonisasi penting ditegakkan dalam kehidupan bangsa yang majemuk.

Reporter: Renald Ghiffari

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.