Tanggapi Polemik E-KTP Djarot, Menkumham Heran Camat Tak Tahu Prosedur Pembuatannya

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyayangkan adanya polemik yang muncul terkait kepemilikan KTP elektronik (e-KTP) calon Gubernur Sumatera Utara, Djarot Saiful Hidayat yang kini resmi menjadi warga Kota Medan.

Menurut Yasonna, polemik tersebut tidak seharusnya muncul mengingat proses penerbitan e-KTP sudah dilakukan secara online.

"Ini kan sekarang kita KTP elektronik. Itu sistemnya online Nomor Induk Kependudukan (NIK) sudah jelas," kata Yasonna saat ditemui di Medan, Selasa, 13 Mei 2018.

Yasonna mengaku heran bagaimana pengurusan KTP elektronik milik Djarot dituding Camat Medan Polonia Agha Novrian tidak sesuai prosedur, hanya karena pamong praja tersebut tidak pernah menerima berkas dari sang cagub.

"Jadi begitu prosedurnya. Maka kalau ada camat atau lurah yang tidak tahu, wah itu konyol sekali," ucap dia.

Yasonna menjelaskan semangat dari pemerintah membuat undang-undang tentang NIK tunggal bagi seluruh warga negara didasarkan pada kemudahan untuk mengurus kartu identitas.