Sukses

Pembayaran Diyat Darsem Gunakan Anggaran Perlindungan TKI

Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Moh Jumhur Hidayat, menegaskan Darsem Binti Daud Tawar (25), TKI asal Kampung Trungtum Desa Panimban, Subang, Jawa Barat yang lolos dari hukuman pancung di Arab Saudi berkat pembayaran diyat (denda) sebesar Rp 4,7 milyar (2 Juta Real Saudi) oleh pemerintah Indonesia.

Liputan6.com, Jakarta: Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Moh Jumhur Hidayat, menegaskan Darsem Binti Daud Tawar (25), TKI asal Kampung Trungtum Desa Panimban, Subang, Jawa Barat yang lolos dari hukuman pancung di Arab Saudi melalui pembayaran diyat (denda) sebesar Rp 4,7 milyar  (2 Juta Real Saudi) oleh pemerintah Indonesia, telah kembali bersama keluarga di kampung halaman dengan menghirup kebebasan murni.

Menurut Jumhur, pembayaran diyat untuk Darsem dilakukan dengan anggaran pos perlindungan WNI/TKI Kemenlu pada 21 Juni 2011 dan lebih dulu ditransfer ke rekening Kedutaan Besar RI di Riyadh. Dana tersebut kemudian disampaikan oleh KBRI ke ahli waris korban dalam bentuk cek melalui pengadilan di Riyadh pada 25 Juni 2011, yang disaksikan Lajnatul Ishlah wal-‘Afwu (Komisi Jasa Baik untuk Perdamaian dan Pemberian Maaf). "Jadi, pembayaran diyat dilaksanakan tidak melebihi batas waktu tanggal 7 Juli 2011 sebagaimana ditetapkan oleh pengadilan di sana," ujarnya.

Dengan adanya pembayaran diyat, lanjut Jumhur, nasib Darsem yang masih mendekam di penjara wanita Al-Malaaz, Riyadh dan masih menghadapi hukuman publik (kurungan penjara) pun diupayakan KBRI guna mendapatkan pengampunan dari pemerintah Arab Saudi atau Raja Abdullah. Upaya itu akhirnya membuahkan pembebasan murni bagi Darsem sampai diproses kepulangannya.

"Hukum publik itu terkait antara Darsem dan pemerintah Arab Saudi yang memang dapat diintervensi oleh kerajaan, sehingga seseorang bisa dinyatakan bebas murni dari konsekuensi hukuman publik. Sementara perbuatan menghilangkan nyawa orang dengan vonis hukuman mati (qishash) merupakan hukum privat (jinayah) yang berlaku di Arab Saudi antara Darsem dengan keluarga korban, namun tidak dapat diintervensi oleh siapapun kecuali diperoleh pemaafan ahli waris korban untuk digantikan uang diyat," jelas Jumhur.

Darsem Binti Daud Tawar diberangkatkan ke Arab Saudi sebagai TKI Penata Laksana Rumah Tangga oleh PT Titian Hidup Langgeng, Jakarta pada 2006 dan bekerja pada keluarga Ibrahim Sholeh Ahmad Al-Mubariki yang beralamat di Distrik Al-Uraija, selatan kota Riyadh.

Sekitar Desember 2007, Darsem diberitakan media setempat, Okaz, membunuh seorang warganegara Yaman, Walid yang sedang bertandang ke rumah majikannya. Dalam pengakuan kepada staf KBRI yang menemui di penjara Al Malaaz pada 6 Februari 2008, Darsem mengatakan membunuh dengan diawali cara korban masuk ke kamarnya membawa sebilah pisau dan berupaya memperkosa disertai ancaman sambil menindih tubuhnya. Akibat ini Darsem meronta kemudian lari ke dapur namun tetap dikejar korban. Di dapur inilah Darsem menemukan palu (martil) serta dipukulkan berkali-kali ke bagian tubuh korban hingga menemui ajal. Mayat korban pun diletakkan Darsem di tempat penampungan air.  

Pengadilan terhadap Darsem pertama kali dilaksanakan di Riyadh pada 25 Maret 2009, tetapi urung berlangsung karena ketiadakhadiran pihak penuntut. Pada sidang berikutnya, 22 April 2009, pengadilan dapat digelar mendengarkan dakwaan untuk Darsem. Di pengadilan yang sama pada 6 Mei 2009, Darsem yang didampingi penasihat hukum KBRI ditetapkan dengan vonis mati (pancung). Pada 9 Mei 2009 KBRI bersama pengacara Darsem mengajukan banding.

Selain menempuh banding, KBRI mengupayakan pendekatan keluarga korban dengan perantara pejabat Kedutaan Besar Yaman di Riyadh. Pada 29 Mei 2010, KBRI juga mendatangi kantor Gubernur Riyadh untuk meminta peran Lajnatul Ishlah wal-‘Afwu dan disanggupi dengan kesediaan memakai lembaga tersebut sebagai mediator antara KBRI dan ahli waris, utamanya terkait mendapatkan pemaafan keluarga korban. (ARI)


* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

    Video Terkini