Sukses

Jokowi Imbau Masyarakat Tidak Pinjam Uang ke Rentenir

Liputan6.com, Serang - Presiden Jokowi atau Jokowi meresmikan Bank Wakaf Mikro (BWM) di Serang, Banteng. Keberadaan lembaga tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat.

"Bank wakaf ini, diharapkan bisa memberikan manfaat ekonomi bagi umat dan masyarakat disekitar pondok pesantren (ponpes)," kata Jokowi di Ponpes An Nawawi, Tanara, Kabupaten Serang, Banten, Rabu 14 Maret 2018.

Dia meminta masyarakat untuk tidak meminjam uang kepada rentenir. Ini lantaran bunga yang diterapkan mencapai 60 persen. Untuk itu, masyarakat diimbau dapat menjadikan Bank Wakaf Mikro sebagai solusi keuangannya.

Di Bank Wakaf Mikro, lanjut dia, biaya administrasi dikenakan sebesar tiga persen dengan besaran pinjaman sebesar Rp 1 juta dan bisa diangsur selama setahun.

"Ada pengajian dulu, di situ ada ikrar, di situ dibentuk kelompok-kelompok, yang saling mengingatkan. Inilah proses gandeng renteng yang nanti programnya akan terus terjadi di seluruh Indonesia," terang Jokowi.

Bank ini sebelumnya telah berjalan di Cirebon, Jawa Barat dan Jawa Timur dan akan terus berlanjut di seluruh Indonesia.

Kehadiran Bank Mikro Wakaf, menurut Jokowi, merupakan tindak lanjut dari program pemerintah berupa redistribusi aset kepada organisasi masyarakat (ormas), ponpes maupun ke setiap individu yang siap mengelolanya.

Terbaru, Jokowi membagikan delapan ribu dari total 11 ribu hektare tambak di Muara Gembong.

"Hitung hitungan kita, dari Bank Mandiri, setiap hektare diberikan pinjaman Rp 170 juta. Dalam sebulan, income yang diterima Rp 26 sampai 27 juta," jelasnya.

Mantan wali kota Solo ini pun menyatakan akan membagikan sertifikat tanah gratis kepada masyarakat Banten. Seperti yang telah dilakukan di berbagai daerah di Indonesia.

Tak selesai dengan membagikan ribuan hektare tambak dan sertifikat tanah gratis. Jokowi juga telah membagikan lahan 1.400 hektare untuk digarap menjadi lahan pertanian jagung, kacang, maupun pohon sengon.

"Minggu lalu, membagikan 1.400 hektare lahan, di Kabupaten Tuban. Sebulan memang bisa menghasilkan Rp 3 sampai Rp 4 juta. Karena lahannya lahan kering, tapi bisa memberikan hasil ekonomi kepada umat," ujarnya.

 

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

 

1 dari 2 halaman

Bagi Sertifikat

Jokowi membagikan 5 ribu sertifikat tanah gratis ke masyarakat Banten di GOR Maulana Yusuf, Kota Serang.

Dia menuturkan, setiap berkunjung ke wilayah Indonesia kerap kali menerima keluhan terkait sertifikat tanah yang sulit di dapat. Sehingga menimbulkan banyak permasalahan.

"Buka hanya di Provinsi Banten Saja. Karena memang dari 126 juta lahan, yang harus disertifikat, sampai tahun kemarin baru 51 juta," terangnya.

Saat Jokowi menyalurkan 5 ribu sertifikat gratis di Banten, Sutarman Wahyudi (45) melaporkan penyerobotan tanah miliknya seluas 2,5 hektare ke Ombudsman Banten.

Dirinya melaporkan terkait kepemilikan tanahnya di Desa Lengkong Gudang Timur, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang, Banten, atas nama orang tuanya, Rusli Wahyudi, yang dianggap telah diambil alih tanpa izin oleh oknum kelurahan yang sekarang menjadi wilayah Lengkong Gudang Timur, Serpong, Kota Tangsel, Banten.

"Saat ini lahan tersebut, dijadikan perumahan mewah, pengembangnya adalah dari perusahaan. Yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana lahan itu ada surat sertifikatnya, sementara kami belum pernah melakukan penjualan," kata Sutarman yang berupaya menemui Presiden Jokowi.

Ombudsman sendiri mengaku telah menerima laporan yang disertai salinan putusan pengadilan Negeri dan Putusan Pengadilan Tinggi serta dokumen kepemilikan lainnya.

"Laporan bapak Sutarman Wahyudi, telah kami terima. Selanjutnya akan kita pelajari terlebih dahulu, sehingga nantinya bisa dijabarkan bagaimana solusi atas tindakan pengaduan ini," kata Sekertaris Ombudsman Wilayah Banten Eni.

  • Presiden Jokowi hibur anak-anak dengan atraksi sulap di peringatan Hari Anak Nasional, di Pekanbaru, Riau.
    Joko Widodo merupakan Presiden ke-7 Indonesia yang memenangi Pemilihan Presiden bersama wakilnya Jusuf Kalla pada 2014
    Jokowi
Artikel Selanjutnya
Terkait Polemik UU MD3, Jokowi Mengaku Tak Dapat Laporan
Artikel Selanjutnya
Menteri PUPR: Tak Ada Lagi Istilah Rusunawa