Sukses

PBB Usung Yusril Jadi Capres 2019 dengan Koalisi 5 Partai

Sekjen Afriansyah menyebutkan, kemungkinan besar PBB akan menjadi oposisi pemerintah.

Liputan6.com, Jakarta - Sekjen Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Noor mengungkapkan, hingga kini partainya masih memutuskan Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra untuk maju sebagai calon presiden 2019.

"Untuk pilpres, sementara ini hasil keputusan yang lalu itu hanya memutuskan ketua umum (Yusril Ihza Mahendra) kami untuk maju. Ya Sebagai calon presiden," ucap Afriansyah di Kantor KPU Pusat, Jakarta, Selasa (6/3/2018).

Namun karena perolehan suara PBB kecil, partainya tidak bisa maju sendiri dan harus berkoalisi dengan partai-partai lain.

"Cuma kalau undang-undangnya itu MK tolak untuk yang 0 persen, kami tidak bisa maju. Artinya, membuat poros baru, ini berkoalisi dengan partai-partai yang lain," kata Afriansyah.

Afriansyah menyebutkan, kemungkinan besar partainya akan menjadi oposisi pemerintah dan akan berkoalisi dengan 5 partai.

"Ya tadi sudah disebutkan, dengan PKB, PAN, PKS, Demokrat, ada Gerindra," sebut dia.

Afriansyah juga menanggapi penetapan PBB sebagai partai peserta pemilu tahun 2019. Menurut dia, keterlambatan PBB menjadi parpol peserta Pemilu 2019 justru membawa banyak hikmah.

"Setelah saya rasakan dari tanggal 17 Februari sampai 6 Maret ini luar biasa," ucapnya.

"Jadi Bang Yusril ketua umum dapat panggung, PBB dapat nama, iklan gratis dari media, setiap hari media nanyain di mana Sekjen, di mana Ketua, bagaimana tanggapannya," sambung dia.

 

Saksikan video pilihan berikut ini:

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Strategi PBB

Mengenai strategi ke depan, PBB akan fokus terhadap rekrutmen caleg dan konsolidasi perbaikan internal partai. Khususnya, karena dalam waktu beberapa tahun belakangan ini, PBB tidak pernah masuk ke dalam parlemen.

Pada Pemilu 2014 suara PBB 1,46 persen. Hal ini menyebabkan tidak adanya wakil PBB di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). PBB juga tidak lolos parliamentary treshold yang ditetapkan sebesar 3,5 persen pada Pemilu 2014.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.