MK Tolak Uji Materi UU Jaminan Produk Halal

Liputan6.com, Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Undang-Undang ini digugat oleh seorang bernama Paustinus Siburian.

"Mengadili, menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima," kata Ketua Majelis Hakim MK Arief Hidayat saat membacakan putusan di persidangan di Gedung MK, Jakarta, Rabu (21/2/2018).

Dalam gugatannya, pemohon menguji norma Diktum menimbang huruf b frase 'syariat Islam' dalam Pasal 1 angka 2, Pasal 3 huruf a, Pasal 4, dan kata 'selain' dalam Pasal 18 ayat (2) UU JPH.

"Jadi seharusnya UU itu menegaskan, yang menjadi sasaran yaitu umat Islam seperti Fatwa MUI No. 12 Tahun 2009," ujar Paustinus.

Namun, Majelis Hakim MK berpendapat, dalil pemohon membingungkan.

"Meski terdapat dalam rumusan permohonan, rumusan tersebut tidak lazim dan membingungkan," kata Hakim MK Aswanto dalam pertimbangannya.