Sukses

KPK Kembali Tetapkan Hakim Agung Jadi Tersangka, Partai Garuda Sesalkan Jokowi Lagi yang Disalahkan

Liputan6.com, Jakarta - Belum lama ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan salah satu hakim agung, yakni Gazalba Saleh sudah menjadi tersangka. Gazalba Saleh dijerat dalam kasus dugaan suap penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA).

Sebelum Gazalba, Hakim Agung nonaktif Sudrajad Dimyati juga telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang sama, dugaan suap penanganan perkara di MA.

Dengan kembali ditetapkannya hakim agung sebagai tersangka oleh KPK, mantan Hakim Agung Gayus Lumbuun menilai Presiden Joko Widodo atau Jokowi terlalu sibuk mengurusi persoalan politik dan ekonomi dibanding dengan pembenahan hukum dan penegakan hukum.

Hal tersebut pun ditanggapi Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi.

"Salah seorang hakim agung menjadi tersangka dugaan suap oleh KPK, tapi yang disalahkan adalah Jokowi, bahkan mantan Hakim Agung Gayus Lumbuu menuding ini terjadi karena Presiden Jokowi terlalu sibuk urusan politik dan ekonomi daripada hukum dan penegakan hukum," ujar Teddy melalui keterangan tertulis, Selasa (15/11/2022).

"Saya jelaskan ya, pertama, kalau penegakan hukum lemah, maka orang-orang yang melakukan korupsi aman-aman saja. Saat ini pihak-pihak yang dulu sulit tersentuh, yang dulu dianggap punya privilege, kini tersentuh. Siapapun, tidak terkecuali itu orang-orang dekat Presiden Jokowi," sambung dia.

Kedua, lanjut Teddy, apabila hukum lemah, maka dengan sangat mudah orang bisa melakukan korupsi dan lolos dari jerat hukum.

"Tapi yang terjadi, ketika ada yang coba-coba mengakali untuk melakukan korupsi, tetap saja terdeteksi dan terjerat hukum. Artinya hukum sudah ada di sana," terang dia.

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

2 dari 3 halaman

Tak Semua Jadi Kesalahan Jokowi

Ketiga, sambung Teddy, Hakim Agung itu adanya di wilayah Lembaga Yudikatif, bukan Eksekutif.

"Sehingga salah alamat jika membebankan hal itu pada Presiden, karena Presiden adalah lembaga eksekutif. Tentu Presiden tidak bisa melakukan intervensi ke lembaga lain," ucap dia.

"Menuduh kesalahan Jokowi atas tindakan Hakim Agung, itu sama saja seperti menyalahkan Jokowi ketika ada anggota DPR dijadikan tersangka dugaan korupsi. Ini jelas salah alamat dan sesat berfikir. Kenapa semuanya jadi salah Jokowi sih?," jelas Teddy.

 

3 dari 3 halaman

Kata Mantan Hakim Agung

Sebelumnya, dalam sebuah wawancara, Mantan Hakim Agung Gayus Lumbuun menilai, Presiden Joko Widodo atau Jokowi terlalu sibuk mengurusi persoalan politik dan ekonomi dibanding dengan pembenahan hukum dan penegakan hukum.

Hal itu disampaikan Gayus menyoroti adanya Hakim Agung pada Mahkamah Agung yang kembali ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK

"Pemerintah terlampau sibuk dengan urusan politik dan ekonomi, meninggalkan perhatiannya ke bidang penegakan hukum. Kenapa saya mengatakan ini? Karena sudah banyak saya cuatkan kekesalan kepada perhatian presiden terhadap hukum dan penegakan hukum," ujar Gayus, Minggu 13 November 2022.

Lantas, Gayus pun meminta seluruh ketua dan wakil ketua Pengadilan Negeri (PN), Pengadilan Tinggi (PT) dan 10 pimpinan hakim di MA dilakukan evaluasi secara bersama-sama.

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS