Mendagri Bingung Banyak Kepala Daerah Terjaring OTT KPK

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sudah kehabisan akal menangani masalah kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Yang terbaru, kasus itu menimpa Bupati Batubara OK Arya Zulkarnaen.

"Ya apa lagi? Dia dipilih oleh rakyat, bisa diberhentikan kalau berhalangan tetap, sama kalau terjaring masalah hukum. Instruksi sudah, pengawasan sudah, saber pungli sudah, setiap pertemuan mulai dari Kemendagri, Bapak Presiden sampai Bapak Kemenko Polhukam selalu mengingatkan. Untuk hati-hati, tapi ya gimana?" beber Tjahjo di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (14/9/2017).

Menurut dia, pengawasan sudah dilakukan dengan disertai intruksi keras. Bahkan, pihaknya sudah mengingatkan dan menyatakan telah membuat perangkat undang-undang. Politisi senior PDIP itu pun bingung harus formula seperti apalagi agar mereka tak membandel.

"Formula yang apa lagi? Semua perangkat aturan sudah ada. Kalau kata apes? Enggak ada. OTT itu kan sudah ada bukti yang cukup. Baik bukti rekaman dan tangkap tangan, enggak bisa mengelak," jelas Tjahjo.

KPK sebelummya membenarkan adanya OTT di Batubara, Sumatera Utara. Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, ada tujuh orang yang diamankan yang terdiri dari unsur penyelenggara negara, unsur pejabat daerah, seperti kepala dinas dan unsur swasta.

Febri menyebut, ketujuh orang yang terjaring OTT sudah dibawa ke Polda Sumut untuk pemeriksaan. Selain mengamankan tujuh orang, KPK juga mengamankan sejumlah uang yang diindikasi sebagai hadiah atau janji terkait pengurusan sejumlah proyek di Batubara.

Saksikan tayang video menarik berikut ini:

2 dari 2 halaman

Siapkan Plt

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengaku telah menyiapkan pelaksana tugas Bupati Batubara, Sumatera Utara untuk menggantikan OK Arya Zulkarnaen. Arya terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Rabu 13 September 2017.

"Segera kalau nanti ditahan, kami siapkan wakilnya sebagai Plt. Kami sekarang menunggu statement resmi KPK. Biasanya KPK segera menyampaikan pada kami bahwa jika ditahan, langsung kami proses," ujar Tjahjo Kumolo di Jakarta, Kamis (14/9/2017).

Dia juga menegaskan telah mengingatkan berkali-kali agar kepala daerah tidak terlibat hal-hal menyangkut korupsi. Namun, faktanya masih ada saja kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan oleh KPK.

"Setiap ada OTT, saya selalu menyampaikan pesan mudah-mudahan ini yang terakhir, tapi masih terus terjadi. Saya tidak bisa apa-apa, karena aturan landasan dan pengawasan sudah jalan, saya sudah ingatkan terus area rawan korupsi, perencanaan anggaran, hibah bansos, pengadaan barang dan jasa, ini harus hati-hati. Kalau masih OTT, ini mental yang bersangkutan," ujar Tjahjo seperti dilansir dari Antara.