Sukses

Jokowi Ingatkan Bahaya Politik Identitas, Masyarakat Diharap Tolak Calon yang Lakukan Politisasi SARA

Liputan6.com, Jakarta - Belum lama ini Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengingatkan para bakal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (capres) untuk tidak melakukan politisasi suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) jelang Pemilihan Umum atau Pemilu 2024.

Imbauan Presiden Jokowi itu juga diamini oleh Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi. Teddy menyebut, Jokowi pun sadar jika memang politisasi agama memang ada.

"Presiden Jokowi secara terang-terangan menyatakan bahwa bangsa Indonesia sudah merasakan dampak dari politisasi agama yang berlarut-larut, sehingga jangan ada lagi politisasi agama dalam kontestasi. Artinya apa? Artinya politisasi agama jelas ada dan terjadi di negara ini," ujar Teddy melalui keterangan tertulis, Rabu (23/11/2022).

Menurut dia, dampak dari politisasi agama hanya menghasilkan kerusakan. Selain masyarakat menjadi terbelah dan bermunculan ajaran-ajaran sesat, lanjut Teddy, juga produk politisasi agama menghasilkan produk gagal.

"Ini menjadi pembelajaran penting bagi bangsa ini untuk tidak mengulangi lagi," kata dia.

Ke depan, Teddy berharap, para calon, baik di Pilpres, Pileg dan Pilkada, harus memiliki sikap untuk mengutuk secara terang-terangan kelompok tersebut dan menolak keras ketika kelompok tersebut memproklamirkan mendukung mereka.

"Jika ada calon yang menerima saja, artinya mereka mendukung kelompok tersebut. Itu pasti," terang Teddy.

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

2 dari 4 halaman

Tolak Politisasi Agama

Oleh karena itu, Teddy menegaskan, apabila ada calon yang bekerjasama dengan kelompok pendukung politisasi agama, maka ia tidak memiliki kemampuan.

"Calon yang menerima bahkan bekerjasama dengan kelompok pengusung politisasi agama, sudah dapat dipastikan calon yang tidak memiliki kemampuan, sehingga mereka butuh hal itu agar mereka dipilih. Kita harus belajar dari pengalaman sebelumnya, seperti yang diingatkan Presiden Jokowi," ucap dia.

"Sekali lagi, hanya calon yang tidak memiliki prestasi dan kemampuan yang membiarkan bahkan bekerjasama dengan kelompok yang memainkan politisasi agama, dan kita sudah merasakan dampak buruk akan hal itu," jelas Teddy.

 

3 dari 4 halaman

Jokowi Tolak Politik Identitas

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengingatkan para bakal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (capres) untuk tidak melakukan politisasi suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) jelang Pemilihan Umum atau Pemilu 2024.

"Debat silakan, debat gagasan, debat ide membawa negara ini lebih baik silakan. Tapi jangan sampai panas. Apalagi membawa politik-politik SARA. Tidak, jangan. Politisasi agama, tidak, jangan," ujar Jokowi dalam Musyawarah Nasional ke-17 HIPMI, Surakarta, Jawa Tengah, Senin 21 November 2022 melansir Antara.

Dalam pidatonya, Jokowi berkali-kali menyerukan untuk tidak memanfaatkan isu agama dalam kontestasi politik.

Bangsa Indonesia, menurut dia, pernah merasakan dampak buruk dari politisasi agama, maupun politisasi suku, ras atau golongan. Oleh karena itu, kata Jokowi, cara-cara berpolitik dengan memanfaatkan isu SARA harus dihindari.

"Lakukan politik-politik gagasan, politik-politik ide. Tapi jangan masuk ke politik SARA, politisasi agama, politik identitas jangan," terang Jokowi.

 

4 dari 4 halaman

Bahaya Politik Identitas

Kemudian, Jokowi mengingatkan politisasi SARA akan sangat berbahaya bagi negara yang memiliki kondisi keberagaman seperti Indonesia. Dia meminta para bakal capres-cawapres untuk menjaga situasi politik agar tetap sejuk.

"Sekali lagi saya ingatkan kepada para capres dan cawapres, untuk membawa suasana politik kita menuju 2024 itu betul-betul paling banter hangat sedikit, syukur bisa adem," papar Jokowi.

Selain itu, Jokowi mengingatkan saat ini situasi dunia sedang tidak berjalan normal. Berbagai krisis mengancam situasi ekonomi dan sosial banyak negara, seperti krisis pangan, energi, dan finansial. Jika ancaman krisis ditambah dengan instabilitas politik dalam negeri, maka tingkat kerentanan akan meningkat.

"Saya titip dalam kondisi dunia yang sangat rentan seperti ini, kita harus semua menjaga agar kondusivitas, situasi politik itu tetap adem," terang Jokowi.

Saat ini, kata Jokowi, sudah terdapat 14 negara yang menjadi pasien Dana Moneter Internasional (IMF). Sebanyak 28 negara lainnya sudah mengantre untuk menjadi pasien IMF.

"Diperkirakan sampai angka 66 (negara). Jadi itu tak mendapatkan bantuan semuanya. Tak mungkin, karena juga keterbatasan dari IMF dan Bank Dunia punya keterbatasan," jelas Jokowi.

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS